KBRN, Samarinda: Pemerintah Indonesia menegaskan akan berhentikan impor terhadap komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Keputusan yang telah diumumkan setelah rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden bersama sejumlah Menteri terkait pada akhir Desember silam ini, menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan dengan fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.

Menanggapi target tersebut, akademisi dari Universitas Mulawarman Samarinda Purwadi menuturkan untuk mencapai target kebijakan stop impor tidaklah mudah mengingat sektor pertanian beserta sektor kelautan dan perikanan sebagai penopang ketahanan pangan masih menghadapi banyak kendala yang masih belum terselesaikan, namun jika hal ini tetap dilakukan, purwadi minta ada ketegasan dan komitmen Bersama untuk mewujudkan nya.

“kami kira ini pasti ada minus dan plusnya tetapi kalau stop impor ini benar-benar dilakukan, pemerintah harus konsisten dan tegas, “kata Purwadi kepada RRI Jumat (14/2/2025) di Samarinda.

Menurutnya, semangat dan gagasan untuk menghentikan impor pada komoditas beras, jagung, gula, dan garam sangatlah baik dan perlu diapresiasi, meskipun akan memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap ketahanan pangan nasional.

Data-data dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan impor keempat komoditas strategis tersebut masih sangat tinggi, sebagai contoh pada komoditas beras masih menyentuh angka 3 juta ton/tahun, sedangkan jagung mendekati 1 juta ton/tahun. Bahkan pada komoditas gula menyentuh angka impor yang sangat impresif senilai 4 juta ton/tahun. Hal serupa juga terjadi di komoditas garam dengan angka impor mencapai 2 juta ton/tahun.

Puwadi menegaskaan, keberhasilan kebijakan stop impor ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani, yang harus saling mendukung untuk memastikan peningkatan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas harga pangan domestik. Peran sektor swasta dan investor dianggap memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan stop impor yang digaungkan oleh Pemerintah. Pasalnya, sektor swasta dan investor dapat berkontribusi melalui kemitraan dengan petani, seperti pembelian hasil pertanian secara konsisten ataupun melalui penyuluhan dan pendampingan teknologi.