KBRN, Balikpapan : Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir Desember 2024 mencatatkan Rp50,62 triliun atau 95,61% dari pagu anggaran sebesar Rp52,94 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Timur M Syaibani menyatakan angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 43,04% secara tahunan (year-on-year/yoy). “Pertumbuhan realisasi belanja terutama dipengaruhi oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan IKN,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/1/2025).

Jika dirinci, belanja modal di Kalimantan Timur didominasi oleh beberapa satuan kerja (satker) kunci, antara lain IKN 1 & 2, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim, dan Penyediaan Perumahan IKN Nusantara. Progres pembangunan IKN memberikan pengaruh besar terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur.

Hingga akhir Desember 2024, tercatat anggaran pembangunan IKN mendominasi 77,32% pagu belanja K/L. Syaibani memaparkan Alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp40,89 triliun, dengan realisasi sebesar Rp39,62 triliun.

Alokasi tersebut tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, dimana KemenPUPR menjadi penerima terbesar, yaitu 99,56%, diikuti oleh Kementerian Perhubungan 0,24%, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,16%, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia 0,04%.