KBRN, Samarinda: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya memperluas basis ekspor non-migas dengan mendorong diversifikasi komoditas unggulan daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi Kaltim untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor batubara yang selama ini mendominasi struktur ekspor.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan, meskipun batubara masih menjadi kontributor utama ekspor berdasarkan volume, nilai ekspor kini mulai bergeser. “Dari sisi nilai FOB, ekspor kertas kini mendominasi, seiring menurunnya harga batubara dunia,” katanya kepada rri.co.id di sela kegiatan pelepasan ekspor di Pelabuhan Samudera Palaran, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, kondisi fluktuasi harga batubara yang cukup sering terjadi membuat pemerintah daerah harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. “Fluktuasi harga batubara berdampak besar terhadap perekonomian Kaltim. Karena itu, visi Gubernur adalah melakukan transformasi menuju ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan,” kata Heni.

Sejumlah sektor non-migas seperti perikanan, pertanian, dan hasil olahan tumbuhan kini menjadi fokus pengembangan ekspor. Pemerintah daerah menilai potensi ini besar, mengingat banyak perusahaan lokal yang telah mengekspor komoditas tersebut, namun belum semuanya tercatat sebagai ekspor Kaltim.

“Ada hasil perikanan yang nilainya triliunan rupiah, tapi tercatat di Surabaya. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya.

Selain sektor perikanan, Kaltim juga memiliki potensi ekspor dari produk-produk turunan seperti minyak jelantah dan hasil olahan sawit. Pemerintah berupaya menjembatani pelaku usaha dengan lembaga sertifikasi dan karantina agar proses ekspor bisa dilakukan langsung dari pelabuhan dalam daerah.

“Kalau pelabuhan kita bisa melayani direct call ekspor, seperti Pelabuhan Kariangau, maka produk UKM dan industri lokal bisa langsung dikirim tanpa harus lewat luar daerah. Ini akan meningkatkan daya saing sekaligus memperkuat citra Kaltim sebagai daerah eksportir,” ucapnya.

Disperindagkop UKM Kaltim juga tengah mendorong peningkatan fasilitas logistik dan sertifikasi agar semua proses ekspor tercatat di wilayah Kaltim. “Kami ingin semua pihak dari pelaku usaha, karantina, bea cukai hingga pemerintah daerah punya semangat yang sama: ekspor dari Kaltim harus tercatat di Kaltim,” kata Heni.

Dengan dukungan lintas sektor dan digitalisasi layanan ekspor, Heni optimis Kaltim mampu menjadi salah satu pusat ekspor unggulan di kawasan timur Indonesia. “Transformasi ekonomi ini tidak bisa instan, tapi langkah awal sudah kita mulai. Ekspor non-migas akan jadi masa depan ekonomi Kaltim,” katanya, mengakhiri.