Kemenhub Kucurkan Rp 750 Miliar Untuk Bangun Bandara-Pelabuhan di Kaltim
- 20 Jan 2023 20:01 WIB
- Samarinda
KBRN, Sendawar: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan menggelontorkan anggaran hingga Rp 750 miliar untuk pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Kaltim tahun 2023.
Anggaran besar itu digunakan untuk perbaikan infrastruktur Pelabuhan, bandara hingga sarana prasarana keselamatan darat.
Kucuran APBN sektor perhubungan untuk benua etham terbilang paling besar dalam 5 tahun terakhir.
“Tahun 2019 masih 350 miliar investasi APBN Kemenhub di Kaltim, sekarang sudah Rp 750 miliar,” kata anggota Komisi V DPR RI, Irwan dalam rapat kerja bersama Kemenhub, di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (16/1/2023).
Atas dasar itu Irwan memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah pusat.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih pak Menteri, pak Dirjen. Ini perlu kami sampaikan karena bagaimanapun ini adalah perjuangan kita di sini dan dieksekusi dengan baik oleh kementerian perhubungan,” katanya.
Dia menyebut sejak tahun 2022, Kemenhub sudah membangun berbagai fasilitas di Kalimantan Timur.
Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2023. Diantaranya, pembangunan bandara APT Pranoto Samarinda, Sepinggan Balikpapan hingga rencana pembangunan Bandara di wilayah perbatasan Indonesia- Malaysia di kabupaten Mahakam Ulu.
Lalu dari sektor perhubungan laut, pemerintah terus mengembangkan pelabuhan di Paser, Sangkuriang dan Tanjung Redeb.
Berikut ada pembangunan fasilitas pelabuhan dan rehab dermaga di PPU serta pembangunan terminal penanggulangan pencemaran di Balikpapan.
Selanjutnya ada pembangunan fasilitas keselamatan dan lanjutan dermaga Very Sangkulirang serta beberapa halte.
Irwan juga menyebut ada pembangunan fasilitas lampu suar dan navigasi di Muara Manggar.
“Karena di situ sudah ada korban yang berjatuhan,” imbuhnya.
Dan yang tidak kalah penting, Kemenhub juga menyiapkan pembangunan bandara dan pelabuhan di kawasan Ibukota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara.
Wakil ketua Komisi V ini menilai, pembangunan sarana perhubungan itu tidak hanya mempercepat mobilitas masyarakat dan ekonomi tetapi meningkatkan pendapatan negara.
Meski demikian politisi partai Demokrat ini mengaku akan tetap mengawasi kinerja pemerintah.
“Kami harap apa yang kita setujui dan ini sudah diketahui masyarakat bisa kita kawal bersama sehingga bisa terwujud di tahun 2023 ini,” tutup Irwan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....