Kekurangan Guru ASN, Sekolah di Kaltim Masih Bergantung Honorer

RRI.CO.ID, Samarinda – Keterbatasan jumlah guru aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah daerah masih menjadi persoalan dalam dunia pendidikan, terutama di wilayah pelosok Kalimantan Timur. Kondisi tersebut membuat keberadaan guru honorer masih sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Anggota MPR RI/DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, mengatakan dalam sejumlah kunjungan kerja ke daerah ia menemukan banyak guru ASN yang telah memasuki masa pensiun. Sementara itu, proses regenerasi guru baru dinilai masih terbatas.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah harus bergantung pada tenaga pengajar berstatus honorer maupun pegawai dengan perjanjian kerja untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

“Guru ASN sudah banyak yang pensiun, sementara regenerasi masih kurang. Akhirnya banyak sekolah yang bergantung pada guru honorer,” ujarnya, Jumat 13 Maret 2026.

Ia menjelaskan, dalam sistem pendidikan terdapat sejumlah tanggung jawab yang hanya dapat dijalankan oleh guru berstatus ASN. Salah satunya adalah peran sebagai wali kelas yang memiliki tanggung jawab administratif terhadap siswa.

Karena itu, ia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah seharusnya tidak berdampak pada pengurangan tenaga di sektor pendidikan maupun kesehatan. Kedua sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Saya berharap pengurangan itu bukan dari sisi guru atau tenaga kesehatan, karena dua sektor ini sangat penting bagi pelayanan masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Aji Mirni juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Ia mengungkapkan dalam beberapa kasus justru tenaga honorer dinilai lebih aktif menjalankan tugas dibandingkan pegawai yang berstatus ASN.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar pembagian tugas dan tanggung jawab dapat berjalan lebih adil dan efektif di lingkungan kerja.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam proses perekrutan tenaga honorer agar tidak terjadi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas.

Ia menilai sistem rekrutmen yang terbuka dan transparan akan membantu memastikan tenaga honorer yang direkrut benar-benar dibutuhkan serta mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Aji Mirni berharap kebijakan terkait tenaga honorer ke depan dapat mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, khususnya pada sektor pendidikan yang masih membutuhkan tenaga pengajar untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah.