Upaya Zero Stunting di Mahulu Melalui Berbagai Intervensi

  • 19 Agt 2025 11:42 WIB
  •  Samarinda

KBRN, Mahulu: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus menggalakkan berbagai program intervensi dalam rangka menekan angka stunting yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, prevalensi stunting di wilayah tersebut tercatat kurang dari 14 persen, angka yang dinilai masih perlu diturunkan untuk mencapai target nasional. Intervensi yang dilakukan melibatkan lintas sektor dan menyasar berbagai kelompok rentan.

Sasaran utama dari program ini meliputi anak-anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, pasangan yang baru menikah, serta remaja perempuan. Setiap kelompok mendapatkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing, mulai dari penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, hingga pemeriksaan kesehatan rutin. Pendekatan ini bertujuan mencegah terjadinya kekurangan gizi sejak dini.

Yohanes Avun, Wakil Bupati Mahakam Ulu mengatakan, dengan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan, Pemerintah Mahulu menargetkan penurunan prevalensi stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Strategi ini tidak hanya fokus pada penanganan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi dan pemberdayaan kelompok sasaran agar tercipta generasi yang sehat dan berkualitas, hingga mencapai target zero stunting di kawasan perbatasan.

“Upaya maksimal sudah kita lakukan untuk menekan angka stunting di Mahakam Ulu. Baik dengan intervensi langsung, maupun dukungan banyak pihak hingga program Dana Desa di semua kampung,” ujar Avun, Selasa (19/8/2025).

Pada tingkat remaja, pemerintah daerah berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi dan gizi seimbang, sebagai langkah preventif jangka panjang. Sementara itu, pasangan baru dan ibu hamil mendapatkan pemantauan tumbuh kembang janin serta edukasi pola makan sehat. Ibu menyusui juga didampingi untuk memastikan asupan gizi anak terpenuhi dengan optimal.

Pelaksanaan program melibatkan kader posyandu, tenaga kesehatan puskesmas, dan dukungan dari organisasi masyarakat serta aparatur kampung. Pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas dan logistik yang dibutuhkan untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan merata hingga ke wilayah pedalaman. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai dampak dan efektivitas program yang berjalan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....