Fokus Stabilkan Keuangan, Kukar Tunda Pembayaran TPP PPPK

KBRN, Samarinda: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) belum dapat menganggarkan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) teknis di lingkungan pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut diambil seiring dengan langkah penyesuaian kemampuan keuangan daerah yang tengah dilakukan melalui kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah berupaya menjaga stabilitas fiskal agar program-program prioritas masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Bupati Kutai Kartanegara, dr. Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa untuk sementara waktu, pemberian insentif atau TPP masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan guru. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah yang terbatas.

“Perihal insentif atau TPP sudah kami perjuangkan, namun kondisi keuangan tahun depan tidak baik-baik saja. Saya berjanji, kalau keuangan pemerintah daerah membaik, insyaallah fasilitas seperti insentif akan kita berikan,” ujar Aulia Rahman.

Menurut Aulia, total keuangan daerah tahun depan diperkirakan berada pada kisaran Rp6,3 triliun hingga Rp7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai dan Rp1 triliun untuk pembangunan desa.

Ia menegaskan, langkah efisiensi anggaran menjadi pilihan rasional untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik di tengah tantangan ekonomi.

“Kita tentu tidak tinggal diam. Pemerintah tetap memperjuangkan kesejahteraan pegawai apabila kondisi keuangan daerah kembali stabil,” katanya.

Selain itu, Bupati juga mengingatkan seluruh PPPK agar tetap menjaga disiplin dan etika kerja di lingkungan pemerintahan. Ia meminta para pegawai selalu memberikan pelayanan yang ramah kepada masyarakat serta menghindari perilaku tidak profesional, termasuk kebiasaan absen tanpa alasan jelas.

Dengan langkah efisiensi yang dilakukan, pemerintah berharap pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali dan berbagai program prioritas pembangunan dapat terus berjalan demi kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara.