Kakanwil Kemenkum Kaltim Lantik Pejabat Hukum

RRI.CO.ID, Samarinda - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur Muhammad Ikmal Idrus melantik sejumlah pejabat nonmanajerial dan Notaris Pengganti Kota Balikpapan, Kamis, 17 September 2026.

Pelantikan tersebut mencakup Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analis Hukum, Penyuluh Hukum, serta Notaris Pengganti.

Dalam sambutannya, Muhammad Ikmal Idrus menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan profesionalitas," tegas Ikmal.

Ia meminta pejabat fungsional tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di Kalimantan Timur.

Menurutnya, Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki peran dalam penyusunan dan harmonisasi regulasi, sedangkan Analis Hukum berkontribusi melalui kajian dan analisis terhadap berbagai persoalan hukum.

Sementara itu, Penyuluh Hukum diharapkan terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui kegiatan penyuluhan yang tepat sasaran.

"Setiap pejabat harus mampu memberikan kontribusi sesuai tugas dan fungsinya, sehingga pelayanan hukum kepada masyarakat semakin berkualitas," ujarnya.

Khusus kepada Notaris Pengganti, Ikmal mengingatkan pentingnya menjalankan tugas secara hati-hati, profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menekankan, pelantikan tersebut tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif, melainkan menjadi momentum memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional kepada masyarakat," katanya.

Ikmal berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu menjaga integritas dan melaksanakan tugas sesuai kewenangan, sehingga kehadiran Kementerian Hukum semakin dirasakan masyarakat di Kalimantan Timur.