RRI.CO.ID, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan komitmennya memberantas praktik percaloan maupun kepentingan pihak tertentu dalam pelaksanaan MPPP di Kabupaten Kutai Kartanegara. Seluruh proses dipastikan berlangsung transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk intervensi.

Aulia mengatakan praktik percaloan yang selama ini kerap memicu konflik karena melibatkan pihak-pihak tertentu tidak boleh lagi terjadi. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen menutup setiap celah penyimpangan agar seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Menurutnya, berbagai upaya pembenahan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MPPP mengedepankan prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Pemerintah daerah juga ingin memberikan kepastian bahwa seluruh peserta memperoleh kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.

"Sudah tidak ada lagi praktik-praktik seperti itu. Biasanya ada calo-calo yang kemudian terkonflik dengan orang-orang tertentu. Hal-hal seperti inilah yang sekarang sedang kami lawan," kata Aulia Rahman Basri di Tenggarong, Dikutip Rabu, 1 Juli 2026.

Selain memperkuat pengawasan internal, Aulia mengajak masyarakat turut mengawal jalannya proses MPPP. Partisipasi publik dinilai penting untuk mencegah munculnya praktik percaloan, pungutan liar, maupun penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam proses tersebut. "Kalau ada yang melakukan praktik-praktik seperti itu, laporkan saja ke kejaksaan. Kami ingin semua proses berjalan bersih, transparan, dan sesuai aturan," ujarnya.

Bupati berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih dan berintegritas. Komitmen tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap setiap proses pelayanan maupun pelaksanaan seleksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.