RRI.CO.ID, Jakarta - Bupati Aulia Rahman Basri memimpin audiensi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.

Pertemuan tersebut membahas percepatan pemenuhan 364 tenaga kesehatan untuk mengoperasionalkan RSUD Aji Muhammad Idris. Rumah sakit tersebut berada di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam audiensi yang diterima perwakilan Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Raka Pamungkas, Bupati Aulia menjelaskan bahwa rumah sakit telah siap secara infrastruktur dan legalitas. Namun keterbatasan formasi ASN serta pembatasan pengangkatan pegawai menjadi kendala utama. Kondisi tersebut berpotensi menghambat operasional layanan kesehatan.

“Kami membutuhkan 364 nakes, mulai dari dokter spesialis hingga tenaga laboratorium. Jika tidak segera dipenuhi, operasional layanan kesehatan di Muara Badak akan terhambat dan membebani fasilitas kesehatan lainnya,” ujar Aulia. Ia menekankan kebutuhan tersebut mendesak demi pelayanan optimal bagi masyarakat.

Pemkab Kukar mengusulkan kebijakan afirmatif berupa fleksibilitas pengadaan tenaga medis melalui mekanisme outsourcing atau kerja sama pihak ketiga. Skema ini dinilai lebih cepat dibanding menunggu siklus pengadaan ASN atau PPPK. Langkah tersebut difokuskan pada pemenuhan posisi strategis seperti dokter spesialis.

Aulia memastikan mekanisme kerja sama tetap dilakukan secara akuntabel. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak akan mengalihkan jabatan struktural ASN. Pemerintah daerah berharap ada solusi konkret agar layanan kesehatan segera berjalan penuh.

Menanggapi usulan tersebut, pihak Kemenpan-RB menyatakan akan menindaklanjuti permohonan Pemkab Kukar. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan dukungan kebijakan agar RSUD Aji Muhammad Idris segera melayani masyarakat. Audiensi turut dihadiri Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekda Sunggono, serta jajaran OPD terkait.