RRI.CO.ID, Samarinda - Sekitar 200 massa dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 19 Mei 2026 siang. Mereka menuntut pemerintah daerah ikut turun tangan menyelesaikan konflik Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai semakin merugikan masyarakat.

Koordinator lapangan aksi sekaligus Aktivis Agraria Kaltim, Nina Iskandar, mengatakan massa yang hadir merupakan perwakilan korban konflik lahan dari sejumlah daerah, mulai dari Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau hingga Mahakam Ulu. Mereka berbondong-bondong berangkat ke Samarinda menumpangi 12 bus, dengan dua bus membawa barang logistik.

“Kami sebenarnya ingin datang semua, tapi terkendala biaya transportasi. Ada yang dari Mahulu, Kubar, Tabang, Kutim, Berau. Yang datang hari ini rata-rata korban atau perwakilan keluarganya,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, Nina turut menyoroti persoalan proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Marangkayu yang disebut berdampak pada ratusan kepala keluarga. Nina mengeklaim masih ada pembayaran pembebasan lahan warga yang belum diselesaikan.

Ia menyebut, dari total nilai pembebasan sekitar Rp134 miliar, baru sekitar 20 persen yang terealisasi. Sementara sisanya, sekitar Rp90 miliar, belum dibayarkan kepada warga terdampak oleh Kementerian Pekerjaan Umum ke Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda.

Untungnya, unjuk rasa tersebut berakhir dengan dialog antara massa dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Sekitar pukul 13.00 WITA, massa aksi diberikan kesempatan menyampaikan keluh kesah mereka ke Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.