RRI.CO.ID, Balikpapan – Industri kelapa sawit di Kalimantan memasuki babak baru. Pemerintah, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum menyatukan langkah dalam 9th Borneo Forum 2026 untuk memperkuat tata kelola sawit yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, sekaligus menjaga iklim investasi di Kalimantan Timur.

Forum yang berlangsung di salah satu hotel berbintang di Kota Balikpapan pada Kamis hingga Jumat, 6–7 Agustus 2026, mengusung tema "Resilience, Innovation, and Transformation: Sinergi Daerah dan Pengamanan Industri Sawit". Agenda ini menjadi ruang strategis membahas berbagai tantangan industri, mulai dari peningkatan produktivitas Crude Palm Oil (CPO), implementasi kebijakan biodiesel B50, hingga penguatan keamanan investasi.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan industri sawit masih menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah dan sumber penghidupan ribuan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Kaltim mengapresiasi terselenggaranya Borneo Forum ke-9 ini. Kami berkomitmen untuk terus mengawal kemitraan yang adil antara perusahaan dan pekebun swadaya. Kesejahteraan petani adalah kunci utama transformasi sawit yang berkelanjutan di Bumi Etam," ujarnya saat membuka forum.

Menurutnya, keberhasilan industri sawit tidak hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga sejauh mana manfaat ekonomi dapat dirasakan petani dan masyarakat sekitar kawasan perkebunan.

Ketua GAPKI Kalimantan Timur, Rachmat Perdana Angga, mengatakan industri sawit harus mampu beradaptasi menghadapi perubahan regulasi global maupun nasional. Inovasi teknologi, efisiensi operasional, dan peningkatan produktivitas dinilai menjadi kunci menjaga daya saing Indonesia sebagai produsen minyak sawit dunia.

"Industri kelapa sawit di Kalimantan harus bergerak cepat melakukan transformasi melalui inovasi operasional dan peningkatan hasil riil. Tantangan era B50 dan efisiensi pabrik menuntut kita semakin transparan, produktif, serta memperkuat sinergi dengan seluruh rantai pasok, termasuk petani plasma maupun mandiri," katanya.

Aspek keamanan investasi juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan kepolisian siap memberikan kepastian keamanan dan penegakan hukum agar investasi sektor perkebunan dapat tumbuh secara sehat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.

"Polda Kaltim senantiasa memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi iklim usaha perkebunan. Stabilitas keamanan di kawasan operasional sawit mutlak diperlukan agar transformasi dan investasi berjalan lancar tanpa mengabaikan ketertiban sosial," ujar Endar.

Kapolda juga mendukung gagasan GAPKI Kaltim dalam membangun kolaborasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui keterlibatan masyarakat. Menurutnya, skema penghargaan bagi warga yang berperan aktif menjaga lingkungan dapat menjadi solusi untuk mendorong ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan kawasan perkebunan.

Selain menghadirkan diskusi para pemangku kepentingan, 9th Borneo Forum 2026 juga diramaikan dengan pameran industri sawit, expo UMKM, bursa kerja (job fair), serta kegiatan lari santai di kawasan Grand City Balikpapan. Pada penutupan acara, Panji Borneo diserahkan kepada GAPKI Cabang Kalimantan Selatan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Borneo Forum berikutnya.

Kolaborasi yang terbangun dalam forum ini diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat tata kelola sawit berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga Kalimantan sebagai salah satu pusat industri sawit nasional yang kompetitif.