RRI.CO.ID,Balikpapan- Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Heru Tri Widarto, mendorong peningkatan produktivitas sawit nasional minimal 1 ton per hektare untuk memperkuat ketahanan energi dan menjawab tantangan global di Borneo Forum 2026 yang diselenggarakan di kota Balikpapan pada Kamis,6 Agustus 2026. Heru menekankan pentingnya sinergi dalam program B-50 hingga B-60, optimalisasi peremajaan sawit rakyat (PSR), dan penggunaan benih unggul untuk mencapai target produksi, sembari memastikan keberlanjutan ekonomi serta lingkungan.

"Tantangan utama industri sawit ke depan berfokus pada peningkatan hasil riil (yield) di tengah ketatnya regulasi dan perizinan," ujar Heru.

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menjelaskan, pentingnya evaluasi perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru dan penerapan regulasi yang fleksibel terkait mandatori biodiesel B50. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan 9th Borneo Forum 2026.

Dalam forum strategis tersebut, Eddy menyoroti beberapa poin krusial yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi industri kelapa sawit nasional saat ini. Ia mengapresiasi capaian produktivitas perusahaan-perusahaan anggota GAPKI yang saat ini mayoritas telah melampaui angka 4 ton hingga 7 ton Crude Palm Oil (CPO) per hektare per tahun. Namun, ia mengingatkan bahwa potret produktivitas nasional tidak bisa disamaratakan karena adanya dinamika di tingkat petani.

"Sekitar 41 persen perkebunan sawit di Indonesia dimiliki oleh petani, baik petani plasma maupun swadaya. Kami melihat produktivitas petani plasma jauh lebih baik karena adanya pola kemitraan yang berjalan dengan perusahaan," ujar Eddy.

Menanggapi isu perizinan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Eddy meluruskan bahwa GAPKI sama sekali tidak menentang kehadiran PKS baru selama daerah tersebut memang membutuhkan. Kendati demikian, GAPKI meminta pemerintah melakukan evaluasi ketat di wilayah yang kapasitas pabriknya sudah jenuh atau melebihi pasokan bahan baku (overkapasitas).

"Jika izin PKS baru dikeluarkan tanpa kontrol di daerah yang kapasitasnya sudah padat, dampaknya bisa memicu pencurian Tandan Buah Segar (TBS) secara masif. Bahkan, laporan dari lapangan menunjukkan korelasi maraknya pencurian ini dengan peredaran narkoba di daerah kelapa sawit," kata Eddy.

GAPKI berharap seluruh perizinan ke depan dapat terkoordinasi dengan baik melalui satu pintu atau kebijakan yang terintegrasi guna menjaga kondusifitas industri perkebunan.

Terkait program mandatori biodiesel B50, GAPKI optimistis pasokan bahan baku di tahun 2026 ini masih sangat aman. Total produksi kelapa sawit nasional saat ini berada di kisaran 52 juta ton, sementara penambahan kebutuhan untuk masa transisi B50 yang dimulai Juli hingga September hanya berkisar 1 hingga 1,5 juta ton.

Meski aman untuk tahun ini, Eddy mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi proyeksi tahun 2027. Sebagai produsen sekaligus konsumen minyak sawit terbesar di dunia akibat program biodiesel, Indonesia harus menjaga keseimbangan agar volume ekspor tidak terganggu.

Sebagai solusi jangka panjang, GAPKI mendukung wacana yang pernah dilontarkan oleh Menteri Pertanian terkait penerapan kebijakan mandatori yang fleksibel (flexible mandatory).

"Kebijakan ini sangat baik agar implementasinya bisa menyesuaikan kondisi pasar global, mirip dengan apa yang diterapkan oleh Brasil pada komoditas tebu dan gula. Ketika nilai ekspor lebih menguntungkan bagi negara, kita bisa mendorong ekspor, dan sebaliknya. Langkah ini akan menjaga devisa negara tetap optimal," ujar Eddy.