RRI CO.ID, Balikpapan - Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara), Musazdin Said, menegaskan bahwa ketahanan stok pangan di wilayahnya berada dalam kondisi yang sangat aman dan terkendali. Hingga April 2026, Bulog Kaltimtara mengelola cadangan beras sebanyak 22 ribu 300 ton dari total stok nasional yang mencapai angka 5,2 juta ton.

Musazdin menjelaskan bahwa dengan rata-rata penyaluran bulanan sebesar 5 ribu ton hingga 6 ribu ton, cadangan tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga tujuh sampai delapan bulan ke depan. Penyaluran ini mencakup berbagai program strategis, mulai dari bantuan pangan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan inflasi, hingga penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan penjualan beras premium.

Perkuat Distribusi Menuju IKN

Seiring dengan pertumbuhan populasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Bulog terus memperkuat jalur distribusi dari pusat-pusat logistik utama seperti Balikpapan dan Samarinda. Musazdin memaparkan pembagian wilayah kerja untuk melayani kawasan IKN yang mencakup empat kecamatan.

"Kecamatan Samboja saat ini dilayani oleh Bulog Samarinda, sementara tiga kecamatan lainnya berada di bawah koordinasi Bulog Paser. Guna memperkuat pelayanan pangan di wilayah IKN, kami berencana membangun gudang baru di Samboja pada tahun 2026 dengan kapasitas seribu ton," ujar Musazdin kepada RRI di temui di ruang kerjanya pada Senin, 11 Mei 2026.

Keberadaan gudang baru ini diharapkan dapat mempercepat distribusi pangan dan menjaga stabilitas inflasi di kawasan penyangga ibu kota baru tersebut.

Optimalkan Serapan Gabah Lokal

Selain mengandalkan pasokan pusat, Bulog Kaltimtara juga membidik potensi produksi lokal di sekitar IKN. Berdasarkan informasi dari Direktorat Ketahanan Pangan Otorita IKN (OIKN), terdapat lahan pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 70 hektare yang kini tengah dikembangkan.

Bulog berkomitmen untuk menyerap gabah dari hasil panen lahan tersebut guna diolah menjadi beras cadangan pemerintah. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kemandirian pangan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara seiring dengan pesatnya pembangunan IKN.