RRI.CO.ID, Samarinda – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Akmal Malik Piliang, menegaskan pengendalian inflasi harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kalimantan Timur tahun 2027, ia menyebut pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna tanpa stabilitas harga. Namun di sisi lain, daya tahan ekonomi masyarakat juga perlu diperkuat dari tingkat desa.

“Jika berbicara pertumbuhan ekonomi, hal itu tidak akan berarti tanpa pengendalian inflasi yang baik,” ujarnya. Sabtu, 2 Mei 2026.

Berdasarkan data hingga November, inflasi year on year Kalimantan Timur periode 2025 hingga awal 2026 berada pada tren fluktuatif namun terkendali. Inflasi sempat menyentuh 4,53 persen dan turun menjadi 3,76 persen pada Januari 2026.

Akmal menilai keberhasilan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas harga, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, koperasi merah putih dinilai berperan strategis sebagai instrumen distribusi dan penguatan daya beli masyarakat.

Menurutnya, koperasi di tingkat desa dapat menjadi penghubung antara produksi dan konsumsi masyarakat, sehingga mampu menekan gejolak harga sekaligus menjaga ketersediaan barang.

“Stabilitas harga yang terjaga harus diikuti dengan penguatan ekonomi di akar rumput. Koperasi menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki daya tahan ekonomi,” katanya.

Akmal Malik mengapresiasi capaian Kalimantan Timur yang hingga April 2026 telah membentuk 1.038 koperasi berbadan hukum di seluruh desa dan kelurahan. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi dari sisi distribusi.

Dengan demikian, ia menegaskan keterkaitan antara stabilitas harga, penguatan koperasi, dan pembangunan SDM menjadi satu kesatuan strategi pembangunan daerah. Ketiganya dinilai harus berjalan simultan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Pengendalian inflasi, penguatan koperasi, dan peningkatan kualitas SDM harus berjalan bersama. Di situlah fondasi ekonomi daerah akan menjadi kuat,” ucapnya