RRI.CO.ID, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti masih banyaknya tantangan yang dihadapi perempuan di Kaltim, terutama terkait kasus kekerasan dan pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara lebih serius dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya melalui kegiatan seremonial semata.

Untuk kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak, Damayanti mengungkapkan, pada tahun 2025 datanya mencapai lebih dari 1.290 kasus. Berbeda dari 2024 yang tercatat lebih rendah.

"Namun, saya secara pribadi tidak melihat ini adalah sesuatu hal yang negatif. Bisa jadi ini adalah keterbukaan masyarakat untuk melaporkan hal-hal yang memang merasa tidak nyaman, baik itu perempuan dan anak," ujarnya, dalam Dialog Interaktif "Halo Kaltim" RRI Samarinda pada Selasa 17 Februari 2026.

Damayanti juga mengkritisi pola penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, banyak program yang hanya berjalan di permukaan dan belum menyentuh persoalan di tingkat paling bawah.

Ia menyebut, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi sering kali hanya menjadi formalitas tanpa pendampingan lanjutan. Akibatnya, dampak program tidak dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

"Kebanyakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur, baik kota maupun kabupaten dalam melakukan penyuluhan terhadap perempuan itu lebih banyak di permukaan saja, tetapi tidak langsung terjun pada masyarakat yang paling dasarnya," ucap Damayanti.

Selain kekerasan, Damayanti juga menyoroti pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menilai, dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih didominasi pelatihan tanpa diikuti bantuan nyata seperti pemberian modal.

Hal itu tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 yang banyak diarahkan pada kegiatan pelatihan.

"Kita tidak pernah memberikan sesuatu yang memang diharapkan oleh masyarakat. Kalau kita ingin perempuan itu mandiri tidak hanya pelatihan, tetapi bagaimana memberikan bantuan modal biar mereka benar-benar mandiri," kata Damayanti.

Ia berharap, ke depan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat merancang program yang lebih tepat sasaran. Mulai dari penanganan kekerasan hingga penguatan ekonomi, semua harus dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, Damayanti menegaskan, perempuan di Kaltim memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pembangunan.