KBRN, Samarinda: Kota Samarinda menjadi salah satu dari 114 daerah di Indonesia yang terpilih dalam tahap awal pembangunan fisik Sekolah Rakyat, program nasional strategis pemerintah pusat. Proyek bernilai sekitar Rp247 miliar ini mulai dikerjakan di kawasan Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin, saat menghadiri kegiatan ground breaking Sekolah Rakyat yang digelar serentak secara nasional, Senin (12/1/2026). Menurutnya, terpilihnya Samarinda menjadi bagian dari tahap awal merupakan kebanggaan tersendiri.

“Dari sekitar 114 Sekolah Rakyat yang sudah mulai dibangun fisiknya, Samarinda menjadi salah satunya. Kita tentu bersyukur dan berharap ini menjadi sekolah terbaik di Samarinda,” ujar Asli.

Ia menjelaskan, secara nasional kegiatan peletakan batu pertama dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, pelaksanaan teknis pembangunan di daerah berada di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum melalui satuan kerja terkait.

“Secara nasional dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Untuk teknis di lapangan, itu nanti oleh Menteri PU melalui satker. Detail teknisnya ada di teman-teman PU,” katanya.

Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Stadion Palaran, Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. (Foto: RRI/NK)

Asli menyebutkan, anggaran pembangunan Sekolah Rakyat di Samarinda diperkirakan mencapai Rp247 miliar. Anggaran tersebut mencakup pembangunan ruang kelas, asrama, masjid, lapangan olahraga, serta fasilitas pendukung lainnya, meski belum termasuk pengadaan mebel.

“Kurang lebih angkanya Rp247 miliar. Di dalamnya ada bangunan sekolah, masjid, lapangan bola, dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Sekolah Rakyat Palaran dirancang melayani jenjang pendidikan lengkap, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Selama ini, kegiatan Sekolah Rakyat di Samarinda telah berjalan di sejumlah lokasi, baik yang difasilitasi pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.

“Yang difasilitasi Pemkot ada di BPMP dan Balai Vokasi. Di tingkat provinsi juga ada SMA, salah satunya di SMA 16. Tapi untuk kebijakan pemusatan nantinya menjadi kewenangan Kementerian Sosial,” kata Asli.

Ia menambahkan, setelah pembangunan Sekolah Rakyat Palaran rampung, aktivitas pendidikan dari berbagai lokasi tersebut diperkirakan akan dipusatkan di kawasan Palaran. Proses pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu enam hingga tujuh bulan.

“Estimasi pengerjaan sekitar enam sampai tujuh bulan. Setelah itu kemungkinan besar kegiatan akan dipusatkan di sini. Untuk teknis pastinya tentu satker yang lebih memahami,” ujarnya.

Asli menegaskan, peran Pemerintah Kota Samarinda dalam proyek ini adalah sebagai penyedia lahan dan penerima manfaat. Sementara seluruh pembiayaan pembangunan hingga operasional sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Operasional Sekolah Rakyat yang berjalan saat ini pun semuanya dari Kementerian Sosial. Mulai dari makan, laptop, sampai pakaian siswa, semua disiapkan negara,” katanya.