RRI.CO.ID, Sabang - Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menghadiri Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III DPRK Sabang Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRK Sabang.

Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan dan penyelesaian Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Sabang Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna itu, sejumlah agenda strategis dibahas, mulai dari penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi DPRK Sabang terhadap rancangan qanun, pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) DPRK Sabang, hingga pembacaan keputusan lembaga legislatif tersebut.

Selain itu, agenda juga dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Sabang terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK.

Wakil Wali Kota Sabang, Suradji Junus, menyampaikan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBK merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rangkaian rapat paripurna tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Kota Sabang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Sabang Tahun Anggaran 2025.

Persetujuan bersama tersebut menjadi bentuk komitmen antara Pemerintah Kota Sabang dan DPRK Sabang dalam memperkuat pengawasan serta pengelolaan anggaran daerah yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui proses pembahasan yang melibatkan kedua lembaga tersebut, diharapkan pelaksanaan program pembangunan Kota Sabang ke depan dapat terus berjalan dengan dukungan tata kelola keuangan yang semakin baik