Wakil Ketua DPRK: Usulan DOKA 2027 Jauh dari Substansi Kebutuhan Daerah

RRI.CO.ID, Sabang - Alokasi Usulan Dana Otsus Aceh (DOKA) Kota Sabang untuk Tahun Anggaran 2027 mendapat kritik tajam dari pihak legislatif. Formula penyusunan program yang diajukan oleh jajaran eksekutif dinilai belum menyentuh persoalan mendasar daerah dan terkesan hanya sekadar memenuhi formalitas pengajuan dokumen anggaran.

Sorotan tajam tersebut dilayangkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Albina Arrahman. Ia menilai arah kebijakan penganggaran DOKA kali ini kehilangan arah dan keluar dari filosofi dasar pemanfaatan dana otonomi khusus.

Albina membeberkan salah satu contoh tidak sinkronnya usulan tersebut pada sektor pendidikan. Menurutnya, plot anggaran DOKA justru banyak tersedot untuk pengadaan barang-barang yang sifatnya sekunder, bukan pada peningkatan mutu atau infrastruktur makro pendidikan.

"Kalau kita bedah di bidang pendidikan, di sana banyak sekali muncul usulan pembelian alat peraga belajar-mengajar. Memang itu penting untuk sekolah, tapi sama sekali tidak substantif jika harus dibiayai oleh DOKA. Anggaran untuk pengadaan seperti itu kan sebenarnya bisa ditanggulangi melalui skema APBK rutin biasa, bukan dana otsus," tegas Albina Arrahman, Kamis 28 Mei 2026.

Ia mengingatkan bahwa visi besar kehadiran DOKA dirancang untuk membiayai program-program strategis yang berskala besar (impactful) dan tidak mampu dijangkau oleh struktur pendapatan asli daerah yang terbatas.

Tidak hanya di sektor pendidikan, Albina juga menyoroti pos anggaran infrastruktur yang dinilai berjalan tanpa perencanaan yang matang. Pihak legislatif menyayangkan sikap eksekutif yang dinilai gemar memunculkan proyek baru, namun mengabaikan keberlanjutan pembangunan yang sudah berjalan.

"Di sektor infrastruktur juga kita lihat tidak tepat sasaran. Masalahnya, banyak kegiatan-kegiatan lama yang bersumber dari anggaran sebelumnya dan belum tuntas, justru tidak dilanjutkan pada usulan 2027 ini. Kita malah melihat judul-judul kegiatan baru yang terkesan dipaksakan hanya untuk memenuhi unsur kuota pagu anggaran yang harus diajukan ke provinsi," tambahnya.

Salah satu contoh riil kebutuhan infrastruktur publik yang mendesak namun luput dari atensi skala prioritas adalah perluasan dan pembangunan fasilitas parkir di dalam halaman Masjid Agung Babussalam Sabang.

Selama ini, akibat ketiadaan lahan parkir yang representatif di dalam komplek rumah ibadah tersebut, para jemaah terpaksa memanfaatkan bahu jalan raya untuk memarkirkan kendaraan mereka. Kondisi ini kerap memicu kemacetan lalu lintas yang parah, terutama pada saat pelaksanaan salat Jumat maupun hari besar keagamaan lainnya.

Padahal, urgensi pengadaan kantong parkir resmi di dalam halaman masjid ini sudah berulang kali menjadi catatan dan ditegaskan oleh tamu-tamu penting yang berkunjung ke Sabang. Salah satunya datang dari Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki, yang dalam kunjungan kerjanya ke Pulau Weh sempat mengingatkan pentingnya penyediaan sarana masjid yang memadai dan representatif.

"Masjid Agung Babussalam dinilai bukan sekadar tempat ibadah lokal melainkan representasi atau 'wajah' dari Kota Sabang sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam di mata para wisatawan dan tamu mancanegara," tambahnya.

Oleh karena itu, DPRK Sabang mendesak Pemerintah Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera melakukan evaluasi total dan merombak draf usulan tersebut. Dewan meminta agar program DOKA Sabang Tahun 2027 difokuskan pada infrastruktur yang memiliki dampak sosial-keagamaan yang luas, dan fokus pada program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi riil masyarakat Pulau Weh.