RRI.CO.ID Sabang - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang menyoroti tajam lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kota Sabang. Lemahnya kontrol ini dinilai menjadi akar penyebab berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian DPRK Sabang Rama Fitri Ayu SH saat membacakan laporan rekomendasi pansus dalam rapat paripurna DPRK Sabang yang dikutip RRI pada Sabtu 23 Mei 2026.

Dalam dokumen laporan pansus diungkapkan sejumlah persoalan krusial yang mencerminkan belum optimalnya fungsi pengawasan internal pemerintah. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lemahnya pengelolaan aset daerah hingga ketidaksinkronan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). DPRK menegaskan kondisi ini harus segera dibenahi agar pelaksanaan program daerah dapat berjalan lebih efektif tepat sasaran serta akuntabel.

“Berbagai persoalan yang terus berulang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan evaluasi internal di lingkungan pemerintah daerah” ujar Rama Fitri Ayu saat membacakan laporan pansus.

Pansus mengingatkan bahwa pengawasan internal memegang peranan fatal untuk memastikan seluruh program serta kebijakan roda pemerintahan berjalan tegak lurus sesuai perencanaan dan koridor hukum. Oleh sebab itu legislatif mendesak Wali Kota Sabang untuk meningkatkan fungsi pembinaan secara ketat terhadap seluruh kepala OPD agar eksekusi program pembangunan daerah berjalan jauh lebih maksimal.

Lebih lanjut DPRK Sabang berharap Pemkot Sabang berkomitmen menggelar evaluasi internal secara berkala demi memutus rantai persoalan serupa pada tahun anggaran berikutnya. Bagi pansus penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal bukan sekadar formalitas melainkan langkah mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mendongkrak kembali kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.