RRI.CO.ID, Sabang - DPRK Sabang menilai proses penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sabang Tahun Anggaran 2025 belum melibatkan seluruh tim penyusun sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Sabang.

Penilaian tersebut disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian DPRK Sabang, Rama Fitri Ayu, A.SH, saat membacakan laporan rekomendasi pansus dalam rapat paripurna DPRK Sabang, dikutip RRI Sabtu 23 Mei 2026.

Dalam laporan pansus disebutkan secara umum dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Meski demikian, DPRK menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan dalam proses penyusunannya.

Pansus menyebut berdasarkan hasil verifikasi, tidak seluruh anggota Tim Penyusun LKPJ yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota Sabang Nomor 100.1.7/1188/2025 tanggal 29 Desember 2025 benar-benar terlibat dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

“Tidak semua anggota tim penyusun LKPJ ikut terlibat dan malah ada yang tidak mengetahui sama sekali terhadap kegiatan dimaksud,” ujar Rama Fitri Ayu saat membacakan laporan pansus.

Selain itu, DPRK juga menemukan masih adanya ketidaksesuaian antara penjelasan sejumlah kepala OPD dengan isi Buku LKPJ Tahun 2025 yang disampaikan kepada DPRK Sabang. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi persentase capaian kinerja pemerintah daerah.

Karena itu, legislatif merekomendasikan agar Tim Penyusun LKPJ melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada proses penyusunan laporan di tahun mendatang.

DPRK juga meminta seluruh tim penyusun bekerja secara bersama-sama sesuai surat keputusan wali kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kualitas dokumen pertanggungjawaban daerah menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.