RRI.CO.ID, Sabang - DPRK Sabang menyoroti penggunaan anggaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Sabang yang dinilai lebih banyak terserap untuk belanja pegawai dan kegiatan rutin dibanding program pemberdayaan masyarakat.

Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian DPRK Sabang, Rama Fitri Ayu, A.SH, saat membacakan laporan rekomendasi pansus dalam rapat paripurna DPRK Sabang.

Dalam laporan pansus disebutkan, dari total pagu anggaran sebesar Rp9,63 miliar, sebagian besar anggaran dinilai habis untuk belanja pegawai dan kegiatan pameran.

Sementara itu, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang disebut sebagai program utama justru tidak memperoleh alokasi anggaran dalam APBK 2025.

“Pansus menilai masih banyak hal yang harus dibenahi agar lebih optimal dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan,” kata Rama Fitri Ayu, dikutip RRI Sabtu 23 Mei 2026.

DPRK juga menyoroti program pemberdayaan UMKM yang dinilai masih sangat terbatas. Dalam laporan pansus disebutkan, program tersebut hanya dialokasikan melalui kegiatan kemitraan Dekranas dengan nilai sekitar Rp401 juta.

Menurut legislatif, kondisi tersebut tidak sebanding dengan besarnya peran dinas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Sabang.

Pansus meminta Pemerintah Kota Sabang melakukan evaluasi terhadap struktur belanja dinas agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program pemberdayaan koperasi dan pelaku UMKM yang berdampak langsung bagi masyarakat.

DPRK menilai kebijakan anggaran yang tepat menjadi faktor penting dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.