RRI.CO.ID, Sabang - DPRK Sabang mendorong Pemerintah Kota Sabang melakukan perbaikan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Dorongan tersebut disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Bidang Pemerintahan dan Perekonomian DPRK Sabang, Rama Fitri Ayu .SH, saat membacakan laporan rekomendasi pansus dalam rapat paripurna DPRK Sabang yang dikutip RRI, Selasa 19 Mei 2026.

Dalam laporan pansus disebutkan masih banyak sektor yang memerlukan pembenahan, mulai dari pengelolaan pasar rakyat, pelayanan di tingkat kecamatan, pemberdayaan UMKM, pengelolaan aset daerah, hingga tata kelola aparatur sipil negara (ASN).

Menurut DPRK, berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal dan pembangunan daerah lebih terarah.

“Perbaikan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan agar program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujar Rama Fitri Ayu saat membacakan laporan pansus.

Pansus juga menilai koordinasi antar organisasi perangkat daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam penyusunan data, pelaksanaan program, dan pengawasan internal pemerintahan.

Legislatif meminta seluruh OPD meningkatkan profesionalitas dan sinkronisasi dalam menjalankan program kerja agar kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, DPRK berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dalam pembahasan LKPJ dapat dijadikan pedoman evaluasi dan perbaikan kebijakan ke depan.

Menurut pansus, penguatan tata kelola pelayanan publik dan pembangunan daerah menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kota Sabang.