Ketua MPR Soroti Paradoks LPG Natuna sebagai Penghasil Gas

RRI.CO.ID, Natuna: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menyoroti persoalan ketersediaan LPG subsidi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sorotan tersebut disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Rabu (30 September 2026). Dalam pertemuan bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, Forkopimda serta sejumlah unsur pemerintah dan instansi terkait, persoalan LPG subsidi menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sebuah paradoks. Natuna dikenal memiliki sumber daya migas strategis, namun masyarakat masih menghadapi persoalan akses terhadap energi bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari."Daerah penghasil gas mestinya harus mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kuota gas subsidi." Ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani

Menurut Muzani, persoalan LPG di Natuna tidak hanya menyangkut ketersediaan tabung gas. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan energi nasional dapat memperhatikan karakteristik daerah penghasil migas sekaligus wilayah perbatasan dan kepulauan. Selain LPG, Muzani menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok di Natuna. Menurutnya, harga sejumlah kebutuhan pangan di daerah ini dapat lebih tinggi sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan daerah lainnya.

Kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga. Natuna merupakan wilayah kepulauan yang berada jauh dari pusat distribusi, sehingga biaya transportasi dan logistik turut meningkatkan harga barang yang harus dibayar masyarakat. Namun, persoalan tersebut tidak berhenti pada masalah distribusi. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam strategis, masyarakat Natuna tentu berharap keberadaan kekayaan alam tersebut berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Mudah-mudahan kehadiran kami di Natuna ini bisa mendapatkan solusi dari beberapa persoalan yang diharapkan sehingga Natuna sebagai garda terdepan dari wilayah perbatasan kita, kehadiran negara akan semakin dirasakan dan kedaulatan kita akan semakin kuat di Natuna ini." Ucap Muzani

Muzani juga menyoroti kebutuhan masyarakat pesisir Natuna, termasuk pembangunan dermaga, jembatan serta fasilitas penyimpanan hasil perikanan atau cold storage. Menurutnya, kebutuhan tersebut telah mendapat respons dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bagi Natuna, persoalan energi, pangan, infrastruktur, perikanan dan fiskal memiliki keterkaitan erat. Tingginya biaya logistik dan kondisi geografis kepulauan membuat biaya pembangunan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi lebih besar.

Karena itu, persoalan LPG subsidi menjadi pintu masuk untuk melihat persoalan yang lebih luas, yakni bagaimana manfaat sumber daya alam dapat dirasakan masyarakat di wilayah penghasil sekaligus daerah perbatasan. Kunjungan Ketua MPR RI ke Natuna diharapkan dapat membawa berbagai persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat, sehingga dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, infrastruktur, nelayan dan penguatan wilayah perbatasan dapat semakin diperhatikan.

Bagi masyarakat Natuna, kekayaan sumber daya alam tidak cukup hanya tercermin melalui angka produksi dan nilai investasi. Kehadiran negara juga diharapkan terasa dalam kebutuhan sehari-hari, mulai dari memperoleh energi untuk memasak, mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau, hingga memperoleh pelayanan publik dan infrastruktur yang memadai.