RRI.CO.ID. Natuna- Bupati Natuna Cen Sui Lan mengikuti Rapat Koordinasi Perumusan Rekomendasi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tentang Penguatan Koordinasi Maritim Nasional secara daring dari Ruang Zoom Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Rabu , 5 Juli 2026. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Operasi Pengamanan Laut Natuna Utara Laut Natuna Utara

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang dilaksanakan secara hybrid. Selain dari unsur Pemerintah Daerah, rapat jukoordinasi yang dilaksanakan juga melibatkan kementerian, lembaga, TNI, Polri, serta instansi terkait.

Dalam kegiatan itu, Bupati Natuna didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto. Kehadiran Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah pusat dalam memperkuat koordinasi pengamanan wilayah maritim Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara.

Agenda utama rapat membahas perumusan rekomendasi Menko Polkam mengenai penguatan koordinasi maritim nasional. Pembahasan ini bertujuan guna mengoptimalkan operasi pengamanan di kawasan Laut Natuna Utara yang memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Forum tersebut juga menjadi wadah untuk menghimpun berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam memperkuat sinergi antarlembaga pada pelaksanaan operasi pengamanan laut. Dalam pembahasan, peserta rapat menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar setiap operasi pengamanan berjalan efektif, terpadu, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di wilayah perairan Indonesia.

Pelaksanaan rapat didasarkan pada sejumlah regulasi nasional, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Selain itu, pembahasan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan penguatan keamanan maritim sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Sebagai kabupaten yang berada di wilayah perbatasan dan berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus mendukung stabilitas keamanan kawasan. Keberadaan Natuna juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penguatan koordinasi maritim nasional melalui kerja sama yang erat dengan seluruh pihak terkait. Komitmen tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas operasi pengamanan Laut Natuna Utara sekaligus memberikan kepastian dalam menjaga keamanan wilayah, melindungi potensi sumber daya laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hasil rekomendasi yang dirumuskan dalam rapat nantinya diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan nasional yang lebih terpadu, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim di kawasan Laut Natuna Utara. Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia diharapkan mampu terus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta memastikan Laut Natuna Utara tetap aman sebagai kawasan strategis nasional.Pernyataan Bupati Natuna:

Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan Kabupaten Natuna sebagai daerah perbatasan memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah Laut Natuna Utara. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Natuna mendukung penuh penguatan koordinasi maritim nasional yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

"Sinergi antarlembaga menjadi kunci agar operasi pengamanan di Laut Natuna Utara dapat berjalan lebih efektif. Kami siap mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan menjaga keamanan wilayah, melindungi sumber daya kelautan, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat, khususnya para nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna." Ujarnya

Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat koordinasi tersebut dapat menjadi landasan kebijakan yang semakin memperkuat pengamanan wilayah perbatasan . Langkah ini diharapkan sekaligus menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.