RRI.CO.ID, Natuna – Keberadaan Tol laut masih kurang optimal dan belum memberikan dampak terhadap disparitas harga di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP). Salah satu penyebab dikarenakan terkendala kondisi shipping (pengiriman) yang memakan waktu lama, Sistim subsidi dan keterbatasan angkutan darat yang ketidak seimbangan supply barang.

Padahal Program Tol Laut di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah layanan angkutan logistik bersubsidi rute Tanjung Priok (Jakarta) – Natuna – Tarempa yang dioperasikan melalui kerja sama Kementerian Perhubungan dan PT Pelni. Program ini bertujuan menjaga ketersediaan barang pokok dan menekan perbedaan harga barang yang tinggi di wilayah perbatasan dan pulau terluar.

‘’terdapat tantangan lain dalam pelaksanaan subsidi tersebut. Pasalnya, fasilitas subsidi transportasi tidak hanya diberikan kepada bahan pangan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengangkutan berbagai jenis barang lainnya, seperti material konstruksi terutama besi dan komoditas lain yang juga mendapatkan subsidi’’, Ucap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna ketika Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Minyak Goreng dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan pasokan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai pada Senin 27 Juli 2026.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko menilai perlunya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya lebih optimal, terutama dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

“Kita berharap dapat dilakukan pengkajian ulang terhadap prioritas barang yang memperoleh subsidi, sehingga komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan pangan, dapat menjadi perhatian utama dalam kebijakan distribusi bersubsidi” Kata Boy Wijanarko.

Mekipun demikian, Pemerintah terus mengajak pelaku usaha dan masyarakat untuk memanfaatkan program Tol Laut guna mendistribusikan barang pokok dan penting secara rutin. Langkah ini bertujuan menekan biaya logistik, mengurangi perbedaan harga yang tinggi antar wilayah, serta memperkuat konektivitas di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP) mengingat Tarif pengiriman lebih murah karena mendapat subsidi langsung dari pemerintah.