RRI.CO.ID,Natuna- Hingga kini harga minyak goreng dipasar ranai menembus diangka jual 21.000/Liter. Meningkatnya harga itu, membuat Pemkab Natuna harus melakukan gerak cepat dalam hal pengendalian harga dan menjaga stabilitas pasokan terhadap kebutuhan pokok tersebut.

Menyikapi berbagai keluhan dari masyarakat itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna melalui Sekretaris Daerah menggelar Rapat Koordinasi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat pada Senin 27 Juli 2026 dikantor Bupati Natuna Bukit Arai.

Hal ini dilaksanakan juga bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Natuna dalam memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan instansi untuk memastikan keberadaan pemerintah di tengah masyarakat dalam menangani berbagai keluhan serta mendukung upaya pengendalian inflasi daerah demi menjaga kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto menyampaikan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya kenaikan harga, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan secara bersama agar distribusi dan pasokan minyak goreng tetap berjalan dengan baik.

“Kita berharap melaui rapat koordinasi ini memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran hususnya dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rapat itu, Setda juga mempertanyakan kepada kepala OPD yang hadir seprti kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disperindagkopum) Kabupaten Natuna terkait kondisi perkembangan harga minyak goreng di daerah. Melalui Kepala Disperindagkopum memaparkan hasil pemantauan di sejumlah distributor dan pelaku usaha yang telah dilaksanakan oleh Disat tersebut.

Tidak hanya itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga menjelaskan kondisi ketersediaan pasokan pangan serta langkah antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas distribusi komoditas pangan.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natun, Allazi, menjelaskan bahwa dugaan kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya tarif transportasi tidak sepenuhnya tepat, padahal hingga saat ini tarif angkutan untuk distribusi bahan pangan tidak mengalami perubahan karena komoditas tersebut masih memperoleh subsidi transportasi dari pemerintah.

Hanya saja fasilitas subsidi transportasi tidak hanya diberikan kepada bahan pangan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengangkutan berbagai jenis barang lainnya, material bahan bangunan dan komoditas lainnya.

“Hal ini menjadi tantangan kita bersama, hususnya dalam mengurai berbagai kebijakan yang dinilai belum diterapkan secara maksimal”, Ucap Kadishub natuna itu.

Berkaitan dengan itu Setda Natuna menilai perlunya perhatian khusus seperti kajian dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran subsidi transportasi agar manfaatnya lebih optimal, terutama dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat kedepannya.