RRI.CO.ID, NATUNA - Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah masa di mana anggota dewan turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) di luar masa sidang untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat. Kegiatan wajib ini bertujuan menjembatani kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah daerah, sering diisi dengan pertemuan terbuka atau dialog.

Dalam masa reses, anggota Dewan menjalankan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan secara langsung di daerah. Mereka tidak sekadar melaporkan hasil kerja parlemen kepada masyarakat, tetapi juga menampung aspirasi, kritik, serta harapan rakyat untuk kemudian dibawa kembali ke meja rapat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan strategis daerah hususnya dalam mengawal berbagai usulan pembangunan di program Musrenbang tingkat Kabupaten. Proses ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil di tingkat paling bawah tetap memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan nyata di ditengah masyarakat.

t

Demikian disampaikan Wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Natuna, Daeng Ganda Rahmatullah, pada kegiatan Reses di Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur pada, Senin 26 Januari 2026 di kelurahan bandarsyah.

“Reses berbeda dengan kegiatan formal di gedung Dewan, aktivitas reses bersifat partisipatif dan berbasis dialog. Dimana Anggota DPRD menggelar pertemuan tatap muka, diskusi kelompok kecil, kunjungan lapangan, hingga temu wicara dengan tokoh masyarakat, kelompok tani, pelaku UMKM, tenaga pendidik, serta berbagai lapisan warga. Dari kegiatan tersebut, anggota DPRD dapat menyerap beragam informasi faktual mengenai kondisi sosial ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan di wilayah dapil mereka”, Kata Daeng Ganda.

Kehadiran wakil rakyat di tengah masyarakat juga berfungsi memperkuat legitimasi lembaga parlemen. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara langsung, sekaligus memahami arah kebijakan pemerintah dan DPRD yang sedang berjalan. Dengan cara ini, reses menjadi wadah komunikasi politik yang sehat antara rakyat dan wakilnya, sekaligus memperkuat prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

Namun, yang lebih penting Menurut Kelurahan Bandarsyah Haryadi Samsudin adalah efek kebijakan yang lahir dari hasil reses aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam kunjungan lapangan kerap menjadi dasar bagi anggota Dewan terhormat untuk memperjuangkan program pembangunan di tingkat kabupaten dan pusat. Contohnya, usulan perbaikan jalan, bantuan untuk nelayan, peningkatan fasilitas sekolah, dukungan alat pertanian, hingga tambahan anggaran kesehatan sering kali berawal dari catatan hasil reses. Melalui mekanisme pembahasan anggaran di DPRD, berbagai aspirasi tersebut kemudian diterjemahkan menjadi program konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat kelas bawah.

“ Harapan kami, sebagai pihak pemerintah kelurahan berbagai usulan proritas melalui Musrenbang tingkat kelurahan yang telah dilaksanakan akan menjadi proritas untuk dikawal ditingkat kabupaten”, Ujar Haryadi.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, reses mempertegas bahwa wakil rakyat bukan hanya bekerja di ruang rapat, tetapi juga di tengah rakyat yang diwakilinya. Di masa reses inilah idealisme representasi politik menemukan wujud nyatanya untuk mendengarkan suara rakyat dan memastikan setiap kebijakan pemerintah berpijak pada kebutuhan dan harapan mereka.

Dengan semangat itu, masa reses DPR RI Tahun Persidangan 2025–2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat hubungan antara rakyat dan lembaga legislatif. Bukan hanya untuk memenuhi mandat konstitusi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan benar-benar berakar dari bawah dari suara masyarakat sendiri.