RRI.CO.ID, NATUNA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum lama ini melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara bersama sejumlah Kepala Daerah Gubenur dan Bupati perwakilan wilayah perbatasan pada, Rabu 21 Januarai 2026. Kepulauan Riau diwakili oleh Wakil Gubenur Nyanyang Haris Pratamura, dan Kabupaten Natuna sebagai wilayah perbatasan sebelah utara Negara Kesatuan Republik Indonesia diwakili oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin, SE yang berlangsung secara virtual di Ruang Zoom Kantor Bupati Natuna. Rapat Kerja itu merupakam Rapat Dengar Pendapat (RDP) kelanjutan dari kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang telah dibentuk sebelumnya.

Wakil Bupati natuna, Jarmin,SE mengikuti Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) bersama Panja Komisi II DPR RI. ( Foto :Diskominfo Natuna: Saleh/RRI Ranai).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Natuna sangat pokus terhadap pemaparan yang disampaiakan oleh Wakil Gubenur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura terkait sejumlah tantangan spesifik yang dihadapi Kabupaten Natuna sebagai wilayah strategis nasional seperti, Maraknya praktik illegal fishing yang banyak merugikan nelayan lokal sudah seharusnya mendapatkan pengawasan secara ketat. Konektivitas Kebutuhan mendesak akan penambahan armada penyeberangan seperti roro atau kapal dan pembangunan infrastruktur pelabuhan. Kemudian adanya keluhan terkait harga tiket pesawat yang terus melambung tinggi mengharuskan wilayah perbatasan mendapatkan proritas seperti bandara sipil, serta layanan dasar seperti penguatan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga medis, serta peningkatan mutu fasilitas pendidikan di wilayah pulau-pulau yang dilihat masih jauh kurang.

Meskipun demikiam Wakil Gubenur kepri Nyanyang juga menyampaikan beberapa program bantuan pusat telah tersalurkan di berbagai kabupaten atau kota di Kepulauan riau. Nyanyang menekankan pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi kebijakan agar program-program strategis dari pemerintah pusat dapat berjalan lebih efektif dan mempermudah pelayanan masyarakat di daerah perbatasan dimasa yang akan datang.

Kehadiran Wakil Bupati Natuna dalam rapat ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal isu-isu strategis di Natuna agar tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional oleh pemerintah pusat.

RDP tersebut langsung dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H. (MRK) dan lanjut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Tampak hadir sejumlah pejabat tinggi yang terhimpun dalam Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara di antaranya Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Menteri Dalam Negeri, Para kepala daerah dari wilayah perbatasan yakni Provinsi Papua, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat.