RRI.CO.ID, Natuna - Pemerintah Kabupaten Natuna terus mengawal kepentingan daerah perbatasan agar tetap menjadi perhatian pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Natuna, Jarmin, S.E., dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara.

Rapat yang digelar secara virtual dari Ruang Zoom Kantor Bupati Natuna, Rabu, 21 Januari 2026, merupakan Rapat Dengar Pendapat sebagai tindak lanjut kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Batas Negara yang telah dibentuk sebelumnya.

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Sejumlah pejabat tinggi dari kementerian dan lembaga terkait turut menyampaikan pemaparan.

Wakil Bupati Natuna mengikuti rapat dengan seksama, khususnya saat Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menyampaikan kondisi dan tantangan wilayah perbatasan. Natuna disebut memiliki posisi strategis nasional namun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

Beberapa isu utama yang disoroti meliputi keamanan laut akibat maraknya praktik illegal fishing, keterbatasan konektivitas antarpulau, mahalnya harga tiket pesawat, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Kehadiran Wakil Bupati Natuna dalam forum nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan aspirasi masyarakat perbatasan terus diperjuangkan. Pemerintah daerah berharap kebijakan pusat ke depan semakin berpihak pada kebutuhan wilayah terluar.