KBRN, Ranai: DPRD Natuna menerima audiensi dari Para Kepala Sekolah dan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Natuna, yang menyampaikan berbagai aspirasi terkait kesejahteraan guru, khususnya pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan beban kerja.

Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, M. Erimuddin, menjelaskan kepada RRI seusai audiensi bahwa pemotongan TPP merupakan bagian dari rasionalisasi anggaran yang mengharuskan pemangkasan pada 14 item pengeluaran. Meski demikian, pihaknya memahami keberatan para guru dan akan mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan.

Sekretaris Komisi I DPRD Natuna, M. Erimuddin (Foto: Analia Widi/ RRI Ranai)

“Hari ini kami menerima audiensi dari pengurus PGRI. Mereka menyampaikan beberapa hal, salah satunya mengenai efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan TPP. Para guru meminta agar TPP mereka tidak dipotong karena nilainya sudah kecil. Namun, rasionalisasi anggaran mengharuskan adanya pemotongan pada beberapa item, termasuk TPP,” ujar Erimuddin, Jumat (7/3/2025).

Selain itu, PGRI juga mengajukan keluhan terkait tidak diterimanya tunjangan beban kerja seperti yang diberikan kepada pegawai atau pejabat struktural di kantor-kantor pemerintahan. Menanggapi hal ini, DPRD Natuna akan mencari tahu lebih lanjut alasan kebijakan tersebut serta memperjuangkannya jika memungkinkan.

Para Kepala Sekolah dan Pengurus PGRI Kabupaten Natuna yang sedang Audensi dengan DPRD Natuna (Foto: Analia Widi/ RRI Ranai)

Audiensi juga membahas tunjangan wilayah yang dibagi dalam tiga kategori. Menurut Erimuddin, dalam konteks pemilihan legislatif, wilayah satu yang terdiri dari empat kecamatan tidak mendapatkan tunjangan tersebut. Hal ini disebabkan oleh aturan yang menetapkan kecamatan sebagai dasar pemberian tunjangan, bukan desa, meskipun ada desa yang berada di lokasi terpencil.

“Hal ini akan menjadi perhatian kami, dan kami akan mencari tahu lebih lanjut alasan kebijakan tersebut. Jika memungkinkan, kami juga akan memperjuangkannya agar lebih adil bagi para guru,” tambah Erimuddin.

DPRD Natuna memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan oleh PGRI akan menjadi perhatian mereka dan diperjuangkan dalam kebijakan daerah ke depan.