Transparansi APBDes Kelanga Diperkuat Melalui Media Informasi

RRI.CO.ID, Natuna – Pemerintah Desa Kelanga, di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna terus memperkuat keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan dipercaya masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) . Dalam realisasinya APBDes disampaikan melalui berbagai saluran informasi yang mudah diakses masyarakat.

Penyampaian informasi dilakukan melalui media sosial, pemasangan baliho, hingga musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara langsung program pembangunan dan penggunaan anggaran desa.

Sekretaris Desa Kelanga, Abdul Sami, mengatakan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan anggaran dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

“Kami menyampaikan informasi realisasi APBDes melalui media sosial, baliho, dan musyawarah bersama BPD agar masyarakat dapat mengetahui program serta penggunaan anggaran desa secara terbuka,” ujar Abdul Sami kepada RRI, Kamis, 11 Juni 2026.

Ia menjelaskan keterbukaan informasi juga menjadi sarana memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, berbagai masukan yang diberikan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan berikutnya.

Menurut Abdul Sami, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Karena itu, pemerintah desa terus membuka ruang komunikasi dengan warga.

Pemerintah Desa Kelanga berharap keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai media informasi yang digunakan, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi terkait pelaksanaan pembangunan desa. Transparansi tersebut juga diharapkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.