Ketua MPR RI, Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna

RRI.CO.ID,Natuna - Kabupaten Natuna mendapat kehormatan besar dengan kunjungan kerja Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani ke Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah, pada Kamis, 30 September 2026. Kunjungan ini menjadi sejarah, karena baru pertama kali Ketua MPR RI datang langsung ke pulau terluar dan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna Utara. Kedatangan Ahmad Muzani bersama rombongan Komisi I DPR RI dan DPD RI disambut langsung oleh Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin, Ketua DPRD Natuna, Danlanud Raden Sadjad, Danlanal Ranai, Dandim 0318/Natuna dan seluruh FKPD di VIP Bandara Raden Sadjad.

Setelah dari Bandara Raden Sadjad, Rombongan langsung menuju Kantor Bupati Natuna untuk melakukan agenda pertemuan kunjungan kerja. Forum tersebut membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan pembangunan dan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Dalam forum ruang rapat Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Bupati Cen Sui Lan yang dikenal vokal memanfaatkan momen langka ini untuk curhat blak-blakan tentang kondisi Natuna saat ini. Di hadapan Ketua MPR RI, Bupati Bagi Cen Sui Lan, menegaskan persoalan Natuna memiliki karakter yang khas. Letaknya yang berada di kawasan perbatasan serta kondisi geografis kepulauan membuat sejumlah kebutuhan masyarakat membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Ia menyampaikan sejumlah aspirasi strategis kepada Ketua MPR RI, mulai dari penguatan konektivitas dan keterjangkauan tarif transportasi, pengembangan pariwisata dan Geopark Natuna, hingga persoalan Dana Bagi Hasil. Persoalan ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Ketersediaan dan distribusi bahan pokok serta logistik dinilai berkaitan erat dengan kondisi geografis Natuna yang berada jauh dari pusat distribusi.

Menurut Cen Sui Lan, biaya transportasi dan distribusi yang tinggi dapat berpengaruh terhadap harga serta keterjangkauan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, konektivitas juga memiliki kaitan dengan mobilitas warga dan pengembangan potensi pariwisata Natuna.

“Natuna memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain. Jarak dan karakter kepulauan membuat persoalan transportasi, distribusi barang, serta konektivitas menjadi hal yang sangat penting. Karena itu, kami berharap kebijakan pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi khusus wilayah perbatasan seperti Natuna,” ujar Cen Sui Lan.

Cen Sui Lan turut menyoroti kebutuhan fasilitas kesehatan, pelayanan dasar, penguatan kedaulatan ekonomi dan perdagangan internasional, serta pemenuhan kebutuhan air bersih. Berbagai persoalan tersebut, menurutnya, tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu sektor. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.

“Kami berharap berbagai persoalan yang disampaikan ini tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi dapat dibahas dan diurai satu per satu. Dengan begitu, setiap persoalan bisa dicarikan solusi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Natuna sebagai daerah kepulauan dan perbatasan,” kata Cen Sui Lan.

Mendengar curhatan panjang Bupati perempuan pertama di Natuna itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani terlihat serius mencatat. Ahmad Muzani menekankan bahwa pembangunan Natuna tidak dapat hanya dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat juga merupakan bagian penting dari kehadiran negara di kawasan perbatasan.

"Ibu Bupati Cen Sui Lan ini kalau curhat isinya daging semua. Tidak ada yang dibuat-buat. Saya catat semua. Saya datang ke Natuna bukan untuk pariwisata, saya datang untuk mendengar langsung detak jantung masyarakat perbatasan, MPR RI akan menjadi jembatan. Apa yang Ibu Bupati sampaikan hari ini, besok saya bawa ke Istana dan ke Senayan. Natuna ini bukan halaman belakang, Natuna adalah halaman depan Indonesia. Halaman depan harus paling gagah," tegas Muzani.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagi Natuna, perhatian terhadap konektivitas, pelayanan dasar, ekonomi, pangan, hingga infrastruktur menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan di wilayah perbatasan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Muzani juga berjanji akan memperjuangkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Kabaupaten Natuna ditingkat Pusat.

Kunjungan Ketua MPR RI tersebut sekaligus membuka ruang dialog mengenai kebutuhan pembangunan Natuna dalam konteks yang lebih luas, yakni sebagai wilayah perbatasan yang memiliki posisi strategis sekaligus masyarakat yang membutuhkan dukungan pembangunan yang sesuai dengan karakter geografisnya.