Masa Reses DPRD Natuna Digelar di Dapil III

RRI.CO.ID, Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna melaksanakan Masa Reses II Tahun Anggaran 2026 di Daerah Pemilihan III atau Dapil III. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.

Masa reses Dapil III mencakup Kecamatan Bunguran Barat, Pulau Laut, Bunguran Utara, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Bunguran Batubi dan Pulau Seluan. Penyerapan aspirasi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai berbagai kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Camat Bunguran Utara, Wan Adriadi, kepada RRI, Selasa 11 Agustus 2026, mengatakan pelaksanaan reses menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan. Menurutnya, masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program yang dibutuhkan daerah.

"Kami tentunya menyambut baik kegiatan reses ini, karena masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan secara langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan di wilayahnya," ujarnya. Ia menilai komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat penting agar usulan yang disampaikan dapat menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Wan Adriadi berharap masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Usulan yang disampaikan diharapkan tidak hanya mengenai pembangunan infrastruktur, tetapi juga pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat lainnya.

Ia juga menyebut pemerintah kecamatan siap mendukung proses penjaringan aspirasi selama pelaksanaan masa reses. Sinergi antara pemerintah kecamatan, DPRD dan masyarakat dinilai diperlukan agar berbagai persoalan yang ditemukan dapat dibahas sesuai kewenangan masing-masing.

Masa Reses II DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026 di Dapil III diharapkan mampu menghasilkan sejumlah aspirasi yang dapat menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Hasil penjaringan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.