RRI.CO.ID, Natuna - Proses verifikasi teknis terhadap permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dilaksanakan di wilayah Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan administrasi dan lapangan sebelum penerbitan izin oleh Kementerian Kehutanan.

Verifikasi dilakukan oleh Balai Perhutanan Sosial Kampar bersama Direktorat Penyiapan Kawasan Hutan Perhutanan Sosial. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, serta UPT KPH Unit V.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendukung legalitas pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat. Dengan adanya verifikasi, diharapkan proses perizinan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

PLT Camat Bunguran Batubi, Wan Adriadi, menyampaikan bahwa verifikasi ini memberikan peluang besar bagi masyarakat. Terutama bagi petani dan pekebun yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan secara terbatas.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola kawasan hutan dapat memperoleh izin resmi dari Kementerian Kehutanan,” ujarnya kepada RRI, Senin 20 April 2026. Ia menambahkan, legalitas tersebut sangat penting untuk keberlanjutan usaha masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya izin resmi, masyarakat dapat mengelola lahan secara lebih optimal dan terarah. Hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Proses verifikasi dilakukan dengan meninjau langsung kondisi lapangan serta kesesuaian dokumen yang diajukan. Tim juga memastikan bahwa kawasan yang diajukan memenuhi kriteria perhutanan sosial.

Pemerintah kecamatan mendukung penuh program ini sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu mempercepat proses penerbitan izin bagi masyarakat.

Dengan adanya perhutanan sosial, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses legal terhadap lahan. Namun juga didorong untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.