RRI.CO.ID. Natuna : Pemerintah Kabupaten Natuna terus mencari solusi untuk membuka akses transportasi yang lebih aman dan mudah bagi masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya anak-anak yang harus menyeberangi laut untuk bersekolah. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Kerdau dan Pulau Panjang. Pemkab Natuna tengah mengkaji pembangunan infrastruktur penghubung yang dapat mempermudah mobilitas pelajar dari kedua pulau tersebut menuju sekolah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna, Agus Supardi, mengatakan bentuk infrastruktur yang akan dibangun belum ditentukan karena masih harus menyesuaikan kondisi geografis dan karakter wilayah. Menurutnya, pemerintah daerah mempertimbangkan dua alternatif, yakni pembangunan jembatan atau fasilitas pelabuhan maupun dermaga sebagai akses menuju kawasan yang lebih dalam.
"Nanti akan dikaji apakah bentuknya jembatan atau pelabuhan maupun dermaga menuju daerah terdalam. Karena ketika kondisi pasang surut, anak-anak harus melintasi dan menyeberangi laut untuk menuju sekolah." Ujar Agus Rabu 30 September 2026.
Kajian tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan akses yang lebih aman, terutama bagi para pelajar yang selama ini harus menggunakan jalur laut. Di sisi lain, Pemkab Natuna juga terus mendorong pembangunan Jembatan Subi sebagai salah satu proyek strategis untuk memperkuat konektivitas antarpulau.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, terdapat dua pilihan mekanisme yang dapat ditempuh pemerintah daerah melalui Kementerian PUPR. Pilihan pertama adalah mengusulkan pembangunan melalui program Instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah. Jika menggunakan skema ini, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyiapkan dokumen teknis berupa Detail Engineering Design atau DED dan Feasibility Study atau FS.
Agus mengatakan, penyusunan DED dan FS membutuhkan anggaran yang cukup besar sehingga menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan pemerintah daerah. "Kalau melalui Inpres Jalan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menganggarkan DED dan FS. Biayanya cukup besar." Ucapnya
Alternatif kedua adalah mengajukan proposal pembangunan Jembatan Subi secara langsung kepada Kementerian PUPR. Dengan mekanisme ini, pembangunan dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat apabila usulan tersebut mendapat persetujuan.
Pemkab Natuna selanjutnya akan menyiapkan proposal untuk sejumlah kebutuhan pembangunan yang telah dibahas, termasuk Jembatan Subi, akses pendidikan antarpulau, serta revitalisasi kawasan Pantai Piwang. Untuk revitalisasi Pantai Piwang, usulan pembangunan difokuskan pada pembenahan dan pembangunan infrastruktur di bagian atas kawasan tersebut.
Agus menegaskan, seluruh usulan infrastruktur tersebut masih berada dalam tahapan persiapan dan pengkajian. Pemerintah daerah akan menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kondisi lapangan serta kemampuan pembiayaan. Pembangunan konektivitas antarpulau diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga memberikan kemudahan bagi anak-anak di wilayah kepulauan untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih aman dan layak.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....