RRI.CO.ID, Natuna - Miqdad Fadhil, lulusan program Global Development di SOAS University of London, mengemukakan pandangannya mengenai penggunaan Indeks Kebahagiaan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Gagasan tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam podcast Hoho Hihi on the Weekend.

Menurut Miqdad, capaian Indeks Kebahagiaan yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh masyarakat telah menikmati kesejahteraan. Ia menilai hasil survei tersebut perlu dibaca secara lebih kritis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya.

Salah satu faktor yang disorot adalah kuatnya budaya bersyukur dan menerima keadaan dalam masyarakat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai tersebut dapat memengaruhi cara responden menilai kondisi hidupnya, sehingga seseorang tetap menyatakan dirinya bahagia meskipun menghadapi keterbatasan ekonomi.

Miqdad juga menilai bahwa persepsi kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup yang bersifat subjektif. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki banyak waktu luang akibat belum memperoleh pekerjaan dapat saja menganggap kondisi tersebut sebagai sesuatu yang nyaman, sehingga memengaruhi jawaban dalam survei.

Atas dasar itu, ia berpendapat bahwa Indeks Kebahagiaan tidak sebaiknya dijadikan satu-satunya acuan dalam merumuskan kebijakan publik. Menurutnya, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan ukuran yang lebih objektif agar mampu menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih utuh.

Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada indikator yang bersifat persepsional berpotensi mengaburkan berbagai persoalan mendasar, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Karena itu, evaluasi pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi masyarakat.

Miqdad berpandangan bahwa pemerintah tetap perlu memprioritaskan indikator objektif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pemerataan pendapatan, dan ukuran kesejahteraan lainnya. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas hidup masyarakat.