RRI.CO.ID.Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti Rapat Koordinasi Swasembada Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau di Co-Working Space (CWS) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Bunguran Timur, Rabu 22 Juli 2026. Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan para petani dalam meningkatkan produksi pertanian sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Natuna.

Bupati Natuna Cen Sui Lan melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna, Wan Syazali, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Menurut Wan Syazali, peningkatan produksi pangan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi yang kuat, mulai dari pemerintah pusat hingga para petani di lapangan.

"Melalui koordinasi yang kuat di bidang pertanian, kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja tanpa adanya sekat maupun pembatas. Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan produksi pertanian terus meningkat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Wan Syazali.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P., mengatakan Kabupaten Natuna saat ini didukung sembilan orang penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak dalam mendampingi petani. Ia menyebutkan Natuna menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memperoleh cukup banyak dukungan program dan bantuan di bidang pertanian berdasarkan data yang dimiliki BPMP.

Rudi Hartono menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan. Meskipun luas lahan sawah produktif mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, produksi pertanian tetap meningkat melalui intensifikasi pertanian dan peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT).

Untuk Kabupaten Natuna, target Luas Tambah Tanam (LTT) ditetapkan sebesar 87 hektare sesuai potensi lahan dan kondisi topografi, sementara lahan sawah produktif yang tersedia saat ini sekitar 40 hektare. Ia juga mengingatkan agar seluruh usulan bantuan pertanian dari pemerintah kabupaten maupun provinsi disampaikan melalui BPMP Provinsi atau melalui penyuluh pertanian agar proses koordinasi lebih efektif dan terintegrasi dengan dinas terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi Hartono memaparkan Program PM-AAS (Penerapan Modernisasi Pertanian), yang mendorong peningkatan populasi tanaman melalui penambahan penggunaan benih dari 25 kilogram per hektare menjadi sekitar 70 kilogram per hektare. Program itu juga didukung dengan peningkatan penggunaan pupuk organik dan anorganik yang diajukan melalui e-RDKK.

Ia menambahkan, Kabupaten Natuna juga memperoleh dukungan pembangunan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan karena telah memenuhi persyaratan teknis, termasuk memiliki Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dengan luas kawasan minimal 10 hektare.

Selain itu, Rudi Hartono menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi pupuk sehingga harga pupuk yang semula sekitar Rp850 ribu per sak dapat diperoleh petani dengan harga sekitar Rp120 ribu per sak. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan benih padi melalui Program PM-AAS guna meningkatkan produktivitas pertanian.

Menutup arahannya, Rudi Hartono menegaskan bahwa penyuluh pertanian harus menjadi garda terdepan yang aktif mendampingi petani di lapangan. Ia berharap Kabupaten Natuna dapat menjadi daerah percontohan penerapan Program PM-AAS di Provinsi Kepulauan Riau serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.