Pemkab Natuna Satukan Stakeholder Bahas Kapal Ikan Asing
- 11 Jun 2026 10:32 WIB
- Ranai
RRI.CO.ID.Natuna : Dialog yang membahas persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan ground kapal ikan asing digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Rabu 10 Juni 2026. Dialog dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan dengan dihadiri unsur nelayan dan lembaga terkait.
Pemerintah Kabupaten Natuna mengambil langkah konkret dengan mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam sebuah dialog strategis guna mencari solusi nyata bagi perlindungan nelayan. Solusi diperlukan di tengah keresahan masyarakat pesisir terhadap keberadaan kapal ikan asing di laut natuna utara serta berbagai persoalan yang masih di hadapi para nelayan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur TNI Angkatan Laut, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), DPRD Natuna, Pertamina, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Syahbandar, para camat, hingga perwakilan nelayan dari berbagai wilayah Natuna. Bupati Natuna menyatakan bahwa pemerintah Daerah tidak tinggal diam melihat berbagai persoalan yang selama ini dihadapi para nelayan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir.
Dalam arahannya, Cen Sui Lan menegaskan bahwa nelayan Natuna harus mendapatkan rasa aman saat melaut. Menurutnya, laut bukan hanya sumber penghidupan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol kedaulatan bangsa yang wajib dijaga bersama.
Ia menilai kehadiran negara harus benar-benar dirasakanoleh masyarakat perbatasan. Khususnya lagi kepada para nelayan yang setiap hari beraktivitas di wilayah Laut Natuna Utara yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.
Kehadiran jajaran TNI AL, Bakamla, dan KKP dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga untuk memastikan perlindungan terhadap nelayan Natuna dapat berjalan lebih optimal. Dukungan terhadap langkah Bupati Natuna juga disampaikan Danguspurla Koarmada I, Laksamana Pertama TNI Nurlan.
Ia menyatakan kesiapan TNI AL untuk memberikan pengawalan kepada nelayan Natuna yang beroperasi secara sah di wilayah perairan Indonesia.
“Kalau memang mereka diberikan hak pengelolaan di wilayah ZEE, kami akan dengan senang hati memberikan pengawalan. Semakin banyak kapal ikan Indonesia hadir di Laut Natuna, semakin menunjukkan bahwa wilayah itu adalah milik kita,” Ujar Danguspurla Koarmada I Laksma TNI Nurlan.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi para nelayan yang selama ini mengharapkan adanya perlindungan lebih kuat. Hal ini terutama ketika beraktivitas di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara tersebut.
Sementara itu, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Ady Dharmawan menegaskan pihaknya siap memperkuat koordinasi dengan nelayan melalui jaringan pos-pos pengamanan yang tersebar di Pulau Laut, Subi, Midai, dan Serasan. Menurutnya, nelayan merupakan mitra strategis dalam menjaga wilayah laut Indonesia dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan pihak asing.
Selain membahas aspek keamanan laut, forum tersebut juga menyoroti persoalan distribusi BBM bagi nelayan. Bupati Natuna berharap kendala yang selama ini dihadapi dapat segera diselesaikan agar aktivitas melaut tidak terganggu dan produktivitas nelayan terus meningkat.
Salah satu pengurus HNSI Natuna, Aprizal atau yang akrab disapa Ap, warga Sepempang, memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Bupati Natuna. Menurutnya, dialog tersebut menunjukkan kepedulian nyata seorang pemimpin terhadap masyarakat nelayan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan.
Di tengah dinamika geopolitik dan ancaman kapal asing yang masih membayangi Laut Natuna Utara, Cen Sui Lan menegaskan komitmennya untuk terus berdiri bersama nelayan. Melalui dialog ini, ia ingin memastikan bahwa nelayan Natuna tidak berjuang sendirian, karena negara harus hadir, pemerintah harus mendengar, dan seluruh elemen harus bersatu menjaga kedaulatan laut serta kesejahteraan masyarakat di beranda terdepan NKRI.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....