RRI.CO.ID Natuna – Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Triwulan II Tahun 2026 di Desa Batu Gajah, Senin 8 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Batu Gajah tersebut dipimpin langsung oleh Camat Bunguran Timur, Syuparman, bersama tim fasilitasi kecamatan sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kedatangan tim monitoring disambut Kepala Desa Batu Gajah beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sejumlah unsur masyarakat yang turut mengikuti proses evaluasi. Berbeda dengan evaluasi pada triwulan sebelumnya, monitoring kali ini lebih menitikberatkan pada aspek administrasi dan realisasi program-program nonfisik yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, tim kecamatan melakukan pemeriksaan dokumen administrasi secara menyeluruh guna memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut meliputi kesesuaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ), ketertiban penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta tingkat serapan anggaran yang telah direalisasikan.

Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada program pemberdayaan masyarakat, pembinaan kelembagaan desa, pelayanan kesehatan, serta penyaluran berbagai bantuan yang bersumber dari Dana Desa. Camat Bunguran Timur, Syuparman, menjelaskan bahwa pada Triwulan II tahun ini tidak terdapat kegiatan pembangunan fisik yang menjadi fokus utama penggunaan anggaran desa.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah desa dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial. "Oleh karena itu, pengawasan lebih kami tekankan pada ketepatan sasaran program dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa meskipun tidak ada pembangunan infrastruktur pada periode ini, transparansi dan ketertiban administrasi tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan desa.

"Kami ingin memastikan program pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan seperti pencegahan stunting, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," Ucap Syuparman.

Pihak kecamatan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Batu Gajah. Mereka dinilai memiliki keterbukaan dan kerapian administrasi yang ditunjukkan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Sementara itu, Kepala Desa Batu Gajah menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan Tim Monev Kecamatan. Ia menegaskan komitmen pemerintah desa untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Batu Gajah.