RRI.CO.ID, Natuna – Kabupaten Natuna dipercaya menjadi salah satu lokasi kajian nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terkait pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia Barat. Kunjungan lapangan Tim Bappenas dijadwalkan berlangsung pada 12 hingga 15 Agustus 2026.

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan kunjungan tersebut. Berbagai organisasi perangkat daerah mengikuti rapat guna menyatukan kesiapan dalam penyediaan data dan informasi.

Kepala Bidang Penataan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Zulkipli, kepada RRI, Kamis, 6 Agustus 2026 mengatakan kajian tersebut menjadi kesempatan bagi Natuna untuk menyampaikan berbagai kondisi pembangunan wilayah pesisir kepada pemerintah pusat. Menurutnya, masukan dari daerah sangat penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

Ia menjelaskan kondisi lingkungan pesisir menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam kajian tersebut. "Melalui kajian ini kami berharap kondisi riil wilayah pesisir Natuna dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ujarnya. Zulkipli menambahkan seluruh perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyajikan data sesuai bidang masing-masing.

Tim Bappenas akan menghimpun berbagai informasi mengenai tantangan dan potensi pembangunan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan di Indonesia Barat.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyampaikan berbagai praktik baik dalam pengelolaan kawasan pesisir. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan wilayah kepulauan di tingkat nasional.

Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kunjungan Tim Bappenas memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.