Bupati Natuna Perkuat Sinergi dengan BPH Migas

RRI.CO.ID.Natuna:Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sinergi untuk menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Natuna. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi, terutama bagi nelayan dan petani.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bupati Natuna, Selasa 14 Juli 2026. Pertemuan dipimpin langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, didampingi Wakil Bupati Jarmin dan Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto.

Turut hadir Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto beserta jajaran, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Batam Hanif Pradita Nursalih, serta perwakilan Hiswana Migas. Hadir juga Kepala OPD, para Camat, Kepala Desa, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Cen Sui Lan mengatakan Natuna sebagai daerah kepulauan terluar memiliki tantangan besar dalam penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi. Kondisi geografis yang didominasi wilayah laut membuat akses energi menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.

Menurut Bupati, sektor perikanan menjadi salah satu yang paling bergantung terhadap ketersediaan BBM. Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina mampu menghadirkan solusi atas berbagai kendala distribusi yang selama ini dihadapi.

Bupati menjelaskan, penyerapan solar bersubsidi sering kali dipengaruhi kondisi cuaca. Saat cuaca buruk, aktivitas melaut menurun sehingga realisasi penggunaan BBM tidak sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

"Natuna memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan dan perbatasan yang memerlukan kebijakan distribusi energi yang lebih adaptif. Kami berharap sinergi dengan BPH Migas." Ujar Bupati berharap

Dikatakan, Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan solusi nyata agar kebutuhan BBM nelayan, petani, dan masyarakat di pulau-pulau terluar terpenuhi dengan baik. Ketahanan energi dinilai sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Natuna." Ujar Cen Sui Lan

Selain itu, masih terdapat kendala dalam penyaluran Pertalite di sejumlah wilayah yang belum memiliki lembaga penyalur resmi. Keterbatasan sarana angkut BBM yang memenuhi standar keselamatan juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Persoalan lainnya adalah belum terbentuknya subpenyalur BBM di beberapa desa akibat kendala administrasi. Sementara distribusi minyak tanah ke wilayah tertentu masih mengandalkan kapal kayu karena keterbatasan armada pengangkut yang memenuhi persyaratan keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Natuna saat ini juga tengah melakukan pembaruan data nelayan secara menyeluruh. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menghitung kebutuhan riil sekaligus usulan kuota BBM bersubsidi bagi sektor perikanan. Bupati berharap hasil pendataan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menetapkan kuota BBM bersubsidi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Natuna, khususnya nelayan di wilayah pulau-pulau terluar.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Pengawasan dilakukan melalui pengendalian kuota, pemantauan distribusi, hingga pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan. BPH Migas juga mendorong pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik. Melalui layanan tersebut, proses penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan dengan kapal di bawah 30 GT maupun petani dapat dilakukan lebih cepat, transparan, dan akurat.

Pertemuan tersebut turut menghasilkan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Natuna, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dalam tata kelola distribusi BBM yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, diharapkan ketersediaan energi di Kabupaten Natuna dapat terus terjaga, distribusi BBM bersubsidi semakin tepat sasaran, serta mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.