RRI.CO.ID. Natuna- Pemerintah Daerah Natuna melalui Wakil Bupati Natuna, Jarmin, menyatakan dukungan penuh terhadap launching Tim KITA PENDEKAR KMP. Launching digelar di Aula Kejaksaan Negeri Natuna, Kamis 19 Februari 2026.

Kehadiran Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemda Natuna dalam mendukung program perdana di Indonesia tersebut. Langkah ini bertujuan mempercepat kepastian hukum aset Koperasi Merah Putih di wilayah perbatasan.

Launching secara resmi ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, DR. Erwin Indrapraja. Acara disaksikan unsur Forkopimda, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa se-Natuna, serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Natuna menyampaikan bahwa pembentukan Tim KITA PENDEKAR KMP merupakan langkah strategis memperkuat sinergi lintas lembaga . Hal ini sekaligus dalam mendukung program prioritas nasional melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Menurutnya, tim ini bukan sekadar seremoni kerja sama, melainkan komitmen nyata dalam mempercepat sertifikasi tanah. Disamping itu juga sebagai legalitas aset Koperasi Merah Putih agar memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Ia menegaskan, kepastian hukum atas aset koperasi menjadi fondasi penting agar pembangunan berjalan cepat, tepat, serta terhindar dari potensi persoalan hukum di kemudian hari. Dalam hal ini dikatakan, Natuna sebagai wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan NKRI.

"Pemda Natuna mendukung penuh Tim KITA PENDEKAR KMP. Kepastian hukum atas aset koperasi menjadi fondasi penting agar pembangunan dapat berjalan cepat, tepat, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum di kemudian hari,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Natuna menyampaikan bahwa launching tersebut menjadi simbol dimulainya pengawalan dan pengamanan hukum terhadap 22 titik pembangunan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Natuna . Kerjasama dilakukan melalui kolaborasi Kejaksaan, Pemda, dan Kantor Pertanahan guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.