Optimalisasi Aset Pemprov Jateng di Banyumas Dorong Tingkatkan Pendapatan

RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Banyumas, Eri RaharjonoRaharjono, menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki cukup banyak aset di Banyumas. Aset tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kantor perwakilan atau cabang di wilayah tersebut, seperti UPPD, sektor pertanian, peternakan, dan instansi lainnya.

“Pemerintah Provinsi memiliki banyak aset di Banyumas. Saat ini kami berupaya melakukan inventarisasi, khususnya terhadap aset-aset yang bersifat idle atau belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsi OPD,” ujarnya.

Menurut Eri, optimalisasi aset menjadi penting karena aset yang tidak dimanfaatkan secara maksimal justru dapat menjadi beban pemerintah. Selain membutuhkan biaya pemeliharaan, aset yang menganggur juga tidak memberikan kontribusi pendapatan bagi daerah.

“Ketika aset tidak optimal atau idle, pemerintah tetap harus mengeluarkan biaya pemeliharaan. Karena itu perlu dilakukan optimalisasi agar aset tersebut dapat menghasilkan pendapatan, baik untuk menutup biaya perawatan maupun mendukung pembangunan daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Eri menjelaskan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah melalui sewa atau retribusi aset, tetapi juga mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat.

Sebagai contoh, aset berupa tanah yang disewakan untuk kegiatan usaha seperti warung makan, pertanian, atau kegiatan produktif lainnya dapat membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.

“Selain menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, pemanfaatan aset juga dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Jika digunakan untuk usaha produktif, tentu akan menyerap tenaga kerja dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” jelasnya.

Meski demikian, upaya optimalisasi aset daerah tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah memastikan apakah aset tersebut masih dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi OPD terkait atau sudah tidak lagi digunakan.

“Kalau aset masih menjadi pendukung tugas dan fungsi OPD, tentu tidak bisa dialihkan pemanfaatannya. Namun jika sudah tidak mendukung dan masuk kategori idle, maka menjadi kewajiban kami untuk mengoptimalkan dan mempromosikan aset tersebut agar dapat dimanfaatkan masyarakat maupun badan usaha,” ucap Eri.

Ke depan, Eri berharap semakin banyak aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas, khususnya warga Banyumas.

“Harapan kami, semakin banyak aset yang tertangani dengan baik, maka dampak positifnya juga akan semakin besar bagi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Banyumas,” ujarnya.