RRI.CO.ID, Cilacap - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong untuk memperkuat perannya, tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga mampu memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sarif Abdillah, menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan BUMD tidak hanya dilihat dari aktivitas usaha dan laba, melainkan dari sejauh mana kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi peran BUMD menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Sarif menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada akhir 2025 telah melaksanakan proses seleksi calon komisaris dan direksi di sejumlah BUMD. Ia berharap jajaran pimpinan yang terpilih mampu menghadirkan tata kelola perusahaan yang sehat serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.

“Kepemimpinan di BUMD memiliki pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan dan layanan yang dirasakan masyarakat,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Pria yang akrab disapa Kakung itu menilai, BUMD di Jawa Tengah menyimpan potensi ekonomi yang besar dan harus dikelola secara maksimal. Menurutnya, selain menjalankan fungsi bisnis, BUMD juga dituntut memberi manfaat luas bagi masyarakat serta mampu menyumbang pendapatan daerah melalui dividen.

“Yang tidak kalah penting adalah seberapa besar kontribusi BUMD bagi masyarakat Jawa Tengah dan berapa dividen yang bisa dihasilkan untuk daerah,” katanya.

Ia menyebutkan, dividen dari BUMD memiliki peran strategis dalam memperkuat penyertaan modal daerah (PMD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

“Dividen tersebut nantinya dapat digunakan kembali untuk memperkuat PMD di Provinsi Jawa Tengah maupun di seluruh kabupaten/kota,” ujar legislator dari daerah pemilihan Banyumas dan Cilacap ini.

Lebih lanjut, Kakung mendorong pemerintah daerah agar lebih serius melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD. Langkah ini dinilai penting agar potensi ekonomi daerah dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan.

“Dengan tata kelola yang profesional dan berorientasi pada hasil, BUMD dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia juga menekankan agar perhatian pemerintah daerah tidak hanya terfokus pada penyertaan modal, tetapi juga pada pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.

“Peluang kerja sama dan investasi dari berbagai pihak hanya bisa dimaksimalkan jika BUMD dikelola secara sehat dan profesional, sehingga kinerja serta kontribusi dividen ke depan dapat terus meningkat,” kata Sarif.