RRI.CO.ID, Kota Tegal - Komisi II DPRD Kota Tegal mendorong pembenahan sistem pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan atau TPI Pelabuhan Timur menyusul banyaknya keluhan nelayan terkait keterlambatan pembayaran hasil lelang ikan. Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Tegal dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan. Rabu (20/5/2026).

Dalam audiensi tersebut, para nelayan mengeluhkan proses pembayaran hasil lelang yang dinilai sering mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan. Kondisi itu membuat perputaran modal nelayan menjadi terganggu karena pemilik kapal belum menerima hak pembayaran meski ikan telah terjual melalui proses lelang resmi di TPI.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, mengatakan perbaikan sistem pelelangan perlu segera dilakukan, terutama dalam pengawasan terhadap bakul atau pembeli ikan yang memiliki kondisi keuangan tidak sehat. Bahkan jika diperlukan, pengelola TPI diminta melibatkan aparat penegak hukum untuk membantu penegakan aturan pembayaran.

“Kalau sistemnya ini jalan, pasti ada reward and punishment. Jadi kami berharap sistemnya diperbaiki,” ujar Zaenal.

Ia menjelaskan, TPI Pelabuhan Timur saat ini masih menjadi salah satu pelabuhan yang mempertahankan sistem lelang ikan secara aktif. Karena itu, pengelolaan pelelangan harus dibarengi dengan sistem penagihan yang jelas serta aturan pembayaran yang memiliki batas waktu pasti.

Sementara itu, perwakilan HNSI Kota Tegal, Eko Susanto, berharap pemerintah daerah melalui DKPPP dapat segera menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, nelayan hanya menginginkan hak pembayaran hasil lelang bisa diterima tepat waktu agar aktivitas operasional kapal tidak terganggu dan tetap berjalan.

“Intinya kami nelayan, ketika ikan kami sudah dilelang, harus dibayar hak kami,” kata Eko.

Melalui pembenahan sistem pelelangan dan pengawasan terhadap bakul, para nelayan berharap aktivitas perdagangan ikan di Pelabuhan Timur dapat kembali berjalan sehat. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi para pemilik kapal maupun pekerja sektor perikanan di Kota Tegal.