RRI.CO.ID, Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)2027 di Aula Bapperida, Banyumas, Jumat (30/1/2026).

Kepala Bapperida Banyumas, Dedy Noerhasan, mengatakan forum ini merupakan tahapan penyusunan rancangan awal RKPD 2027. Forum digelar untuk menampung masukan masyarakat guna menyempurnakan dokumen rencana pembangunan daerah.

“Forum ini menjadi tempat menghimpun saran dari para pemangku kepentingan. RKPD 2027 memuat rencana ekonomi, prioritas pembangunan, dan pendanaan tahunan sebagai turunan operasional RPJMD Banyumas 2025–2029,” ujar Dedy.

Forum ini bertujuan memaparkan gambaran awal RKPD 2027, menyerap aspirasi dari perangkat daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat, serta menyelaraskan kebijakan agar program pembangunan lebih partisipatif dan saling mendukung.

Baca juga: DKUKMP Banyumas Hidupkan Kembali Ikon Kuliner Pasar Pereng​

Dedy menambahkan, Dalam rancangan 2027, arah pembangunan difokuskan pada percepatan lewat program unggulan dengan pendekatan money follow program, disusun tematik, terpadu, dan berbasis wilayah, serta memperhatikan kesinambungan anggaran.

Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari instansi vertikal, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga perwakilan perempuan dan penyandang disabilitas. Keterlibatan kelompok inklusif tersebut diharapkan mampu melahirkan perencanaan yang lebih komprehensif.

"Seluruh masukan yang dihimpun akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum memasuki tahapan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Banyumas," kata Dedy.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan, forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan pada dokumen perencanaan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

Baca juga: Sambut HUT Ke-455, Pemkab Banyumas Hapus Denda PBB-P2​

“Pembangunan 2027 harus semakin terarah, fokus, dan punya target terukur agar dampaknya terasa bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Sebagai instrumen percepatan, Sadewo memperkenalkan sejumlah program unggulan di berbagai sektor prioritas. Untuk sektor pendidikan, pemkab menargetkan beasiswa bagi 1.000 siswa miskin berprestasi dan 20 mahasiswa berprestasi, pembangunan serta rehabilitasi 80 ruang kelas, penguatan Zona Selamat Sekolah, dan operasional sekolah gratis.

Di bidang sosial-keagamaan, pemkab menyiapkan insentif bagi 1.700 guru ngaji, bantuan operasional untuk 200 pesantren dan organisasi keagamaan, serta insentif lebih dari 12.000 ketua RT/RW, dengan target kenaikan hingga Rp250 ribu pada akhir masa jabatan.

Sektor seni dan budaya akan diisi 23 event sepanjang 2027. Penyelenggaraan didorong menggandeng pihak profesional dan sponsor agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.

Baca juga: Bapenda Banyumas Percepat SPPT, Pembayaran PBB-P2 Dimulai Februari​

"Pentingnya kemandirian penyelenggaraan event melalui kolaborasi dengan pihak profesional dan sponsor agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBD," ucap Sadewo.

Di bidang pertanian, fokus diarahkan pada regenerasi petani melalui pengembangan sentra petani dan wirausaha muda di tiap kecamatan. Setiap camat diminta memfasilitasi minimal dua petani muda baru setiap tahun.

Program penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan dijalankan terpadu melalui perbaikan 1.800 RTLH, pelatihan bagi 200 kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta pemberian makanan tambahan untuk 750 ibu hamil berisiko kekurangan energi kronis.

Prioritas lain meliputi penataan pasar tradisional, pengembangan puskesmas rawat inap di tiap kecamatan, percepatan swasembada pangan lokal, pengembangan komoditas unggulan seperti kopi, rempah, dan kelapa organik, serta pembangunan kawasan industri untuk membuka lapangan kerja dan mendorong ekspor.

Baca juga: Banyumas Terima Bantuan Alat Berat untuk Tangani Banjir-Sampah​

Di sektor infrastruktur, pemkab menargetkan peningkatan jalan desa dan kota, pembangunan serta rehabilitasi jembatan, penyediaan air bersih melalui SPAM, pengadaan mobil sedot tinja, pembangunan IPLT tahap II, septic tank individual, dan perlindungan sumber air baku.

Perbaikan layanan birokrasi juga didorong lewat akses internet 100 persen di kantor desa dan kecamatan, pelatihan bagi 500 ASN, sosialisasi sistem pelaporan dugaan korupsi berbasis online di 27 kecamatan, serta pengembangan aplikasi layanan publik mobile.

Forum ini diharapkan menyatukan komitmen seluruh pihak agar perencanaan pembangunan Banyumas 2027 benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Percepatan program akan ditempuh dengan fokus prioritas, eksekusi cepat, pengawasan ketat, dan kolaborasi lintas sektor yang berorientasi hasil.

"Percepatan pencapaian program dilakukan melalui fokus prioritas, eksekusi cepat, pengendalian ketat, kepemimpinan yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor dengan orientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat," tutur Sadewo.