RRI.CO.ID, Purwokerto - Direktorat Jenderal (Ditjen) Komunikasi Publik dan Media menggelar Webinar Nasional dengan topik “Pengelolaan Komunikasi Publik Terkait Ketahanan Pangan”. Acara dilaksanakan melalui zoom meeting yang diikuti oleh masyarakat umum.

Diisi oleh 3 narasumber, yaitu Dr. H. Syharul Aidi Maazatt, LC., MA – Anggota DPR RI Komisi I, Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. – Dosen Fakultas Hukum UNISI, dan Wildan Hakim, S.Sos., M.Si. – Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UAI yang membawakan materi masing-masing terkait dengan topik ketahanan pangan.

Ketahanan pangan sendiri menjadi salah satu dari delapan misi strategis presiden dan wakil presiden Indonesia. Menurut UU No. 18/2012, ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun kualitas, serta tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat. Tujuan dari webinar ini sesuai dengan topiknya, yaitu bagaimana mensosialisasikan mengenai ketahanan pangan antara pemerintah dan masyarakat.

Sebagai pembuka, Dr. H. Syahrul Aidi menyampaikan bahwa program ketahanan pangan harus terkomunikasi dengan publik. “Program ketahanan pangan ini harus terkomunikasi dengan publik, kepada masyarakat. Sehingga satu, masyarakat dapat memahami, kedua, tergerak untuk melaksanakannya, ketiga, untuk disampaikan kepada yang lain bahwasanya bangsa ini perlu melakukan ketahanan pangan,” jelasnya.

Smentara itu, Dr. Fitri Wahyuni menyampaikan perihal kebijakan hukum ketahanan pangan di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia. “Pangan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka, setiap manusia pastinya sangat-sangat membuthkan pangan. Sebagai kebutuhan dasar, ini juga berkaitan dengan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi,” jelasnya.

Dalam hal ini, negara wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang ada di Indonesia khususnya, sehingga hak-hak dasar masyarakatnya bisa terpenuhi, tetapi sekaligus juga dalam mengahdapi tantangannya.

Wildan Hakim, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi UAI melengkapi sesi diskusi mengenai antisipasi perubahan melalui ketahanan pangan. Menurutnya, mortalitas dan kelahiran memiliki konsekuensi terhadap pangan dan juga saat pandemi.

Dengan demikian, ketahanan pangan memerlukan peran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi publik yang efektif menjadi kunci agar program dan kebijakan ketahanan pangan dapat dipahami serta dijalankan dengan baik. Melalui kegiatan ini diharapkan kesadaran bersama dalam memperkuat ketahanan pangan yang semakin meningkat. (Helmalia)