RRI.CO.ID, Banyumas: Keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah atau besarnya modal yang tersedia. Lebih dari itu, koperasi harus dijalankan sesuai prinsip dasarnya sebagai wadah ekonomi rakyat yang bertumpu pada partisipasi anggota dan semangat gotong royong.

Pandangan tersebut disampaikan Aktivis dan Pakar Koperasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Assoc. Prof. Akhmad Darmawan, Ph.D. Akhmad menilai, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki peluang besar untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong kemandirian desa.

Namun, menurutnya, keberhasilan program tersebut harus tetap berlandaskan nilai-nilai koperasi, seperti kebersamaan, demokrasi ekonomi, gotong royong, dan keterlibatan aktif anggota.

Darmawan mengatakan, tantangan utama dalam pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar membentuk kelembagaan, melainkan memastikan koperasi benar-benar berjalan dan berkembang melalui partisipasi nyata para anggotanya.

“Koperasi itu bukan hanya soal administrasi atau pembentukan organisasi. Yang paling penting adalah partisipasi aktif anggotanya. Ketika anggota terlibat dalam aktivitas ekonomi koperasi, menggunakan layanan, dan ikut mengambil keputusan, maka koperasi akan tumbuh sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam konsep koperasi terdapat prinsip dual identity, yakni anggota memiliki dua peran sekaligus sebagai pemilik (owner) dan pengguna layanan (customer). Karena itu, anggota tidak cukup hanya terdaftar dalam koperasi, tetapi juga harus aktif memanfaatkan berbagai layanan usaha yang dijalankan.

Akhmad Darmawan menilai, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat berbagai sektor ekonomi desa, mulai dari pertanian, perdagangan lokal, pengembangan UMKM, hingga mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan demokratis.

Ia menegaskan, koperasi yang sehat harus dibangun di atas prinsip keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerja sama antarkoperasi, serta kepedulian terhadap masyarakat.

“Kalau koperasi hanya berdiri secara formal tanpa aktivitas ekonomi riil dari anggotanya, maka sulit berkembang. Karena itu, pemerintah, pengurus, dan masyarakat desa harus memastikan KDKMP benar-benar menjadi gerakan ekonomi rakyat, bukan sekadar program jangka pendek,” tuturnya.

Bukan Sekadar Program, Melainkan Gerakan Ekonomi Rakyat

Lebih lanjut, Darmawan menilai pendekatan koperasi sangat selaras dengan semangat ekonomi Pancasila karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima kebijakan.

Dengan pengelolaan yang tepat, Koperasi Desa Merah Putih diyakini dapat menjadi fondasi penting dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat kedaulatan ekonomi nasional yang dimulai dari desa.

“Kalau dijalankan sesuai prinsip koperasi, KDKMP bisa menjadi model pembangunan ekonomi desa yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan,” tuturnya.