RRI.CO.ID, Palu - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu menilai kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya diukur dari kapasitas pemerintah. Kesiapan masyarakat juga perlu menjadi perhatian karena masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam membangun ketahanan daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presly Tampubolon, mengatakan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) selama ini lebih banyak menggambarkan kesiapan dari sisi pemerintahan. Menurutnya, diperlukan pula gambaran mengenai sejauh mana masyarakat memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi bencana.
“Kalau indeks kesiapan pemerintah dalam IKD itu sudah demikian kondisinya, bagaimana dengan indeks kesiapan masyarakat? Nah, ini menjadi tantangan kita,” ujar Presly kepada media di ruang rapat bantaya, kantor Wali Kota Palu, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Presly, IKD Kota Palu tahun 2025 berada pada angka 0,74 atau kategori sedang dan menjadi yang tertinggi di antara kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi.
Ia menegaskan IKD seharusnya dipandang sebagai cerminan kesiapsiagaan, ketahanan, dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi wilayahnya. Karena itu, peningkatan nilai IKD perlu diikuti dengan program nyata pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.
“Kalau kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety saja? Kan begitu, jadi tantangan kita menjawabnya,” ucapnya.
Dalam penyusunan IKD Kota Palu tahun 2026, BPBD masih menemukan sejumlah sasaran prioritas yang perlu diperkuat. Dari tujuh sasaran prioritas dengan 71 indikator dan 284 item objek penilaian, sasaran prioritas ketiga hingga ketujuh masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Penguatan terhadap sasaran yang masih lemah tersebut membutuhkan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah dan mitra terkait. Setiap upaya juga harus didukung dengan bukti-bukti yang menjadi bagian dalam proses pengukuran IKD.
Presly menilai penguatan ketahanan daerah juga tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Seluruh unsur pentahelix, yakni pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa, perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
“Dia harus ada pemerintahnya, ada dunia usaha, ada masyarakat, ada perguruan tinggi, ada juga media massa. Nah, ini semua harus berkolaborasi semua lini pentahelix,” ucapnya.
Ia menambahkan, peningkatan IKD Kota Palu membutuhkan proses karena setiap kenaikan nilai harus ditopang pemenuhan sejumlah indikator. Bahkan, peningkatan sekitar 0,1 poin membutuhkan penyelesaian terhadap sekitar tujuh hingga delapan titik penilaian dari total 284 item objek.
BPBD Kota Palu tetap optimistis dapat meningkatkan capaian IKD pada tahun 2026. Presly juga mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat program ketahanan daerah di seluruh kabupaten dan kota, karena ketahanan daerah provinsi turut dipengaruhi oleh kapasitas daerah yang berada di bawahnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....